Teropong Indonesia, KOTA CIMAHI – Pemerintah Kota Cimahi resmi merespons keresahan masyarakat terkait kesemrawutan lalu lintas di wilayah Cimahi Utara. Pada Senin (22/12/2025), petugas mulai merampungkan pemasangan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL) di Perempatan Kolmas, Kelurahan Citeureup, sebuah titik yang selama bertahun-tahun menjadi sorotan akibat tingginya angka pelanggaran dan risiko kecelakaan.
Langkah ini diambil sebagai komitmen pemerintah dalam menata mobilitas perkotaan sekaligus meningkatkan standar keselamatan transportasi di jalur penghubung utama tersebut.
Wakil Wali Kota Cimahi, Adhitia Yudisthira, mengungkapkan bahwa instalasi di Simpang Kolmas Citeureup ini mencakup empat titik APILL yang ditopang oleh delapan tiang penyangga.
Pemasangan ini sekaligus menjadi jawaban konkret atas desakan warga yang merindukan sistem pengaturan jalan yang modern.
“Selama ini banyak warga yang menanyakan kapan fasilitas ini hadir. Hari ini, di perempatan Kolmas Citeureup, kami pasang empat titik APILL dengan delapan kaki untuk mengatur arus kendaraan agar lebih teratur,” ujar Adhitia saat meninjau lokasi baru-baru ini.
Tak hanya fokus pada kendaraan bermotor, proyek ini juga mengusung konsep inklusivitas jalan raya. Fasilitas tersebut dilengkapi dengan, Lampu Pedestrian Terintegrasi langsung dengan sistem APILL, Zebra Cross Untuk menjamin keamanan pejalan kaki saat menyeberang di area padat mobilitas tersebut.
Pemerintah Kota tidak ingin terburu-buru dalam mengoperasikan fasilitas ini secara permanen. Adhitia menegaskan bahwa aspek teknis dan dampak terhadap arus lalu lintas harus diuji secara mendalam terlebih dahulu.
“Rencananya uji fungsi akan dilakukan hari Rabu pekan ini. Kami ingin melihat secara nyata, apakah kehadiran APILL ini membuat simpang Kolmas lebih tertata atau justru memicu penumpukan. Hasil uji fungsi inilah yang akan menjadi dasar evaluasi kami,” jelasnya.
Jika uji coba di Simpang Kolmas terbukti efektif mengurai kemacetan dan menekan angka kecelakaan, Pemkot Cimahi berencana mereplikasi skema serupa di titik-titik rawan lainnya.
Kebijakan ini diharapkan tidak hanya menjadi solusi infrastruktur, tetapi juga momentum untuk membangun budaya tertib berlalu lintas di masyarakat. Pemerintah memastikan akan terus membuka ruang dialog dan menerima masukan dari warga agar setiap kebijakan transportasi tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan di lapangan. (Gani Abdul Rahman)
