Teropong Indonesia, KOTA CIMAHI — Pemerintah Kota Cimahi kini berada dalam fase krusial, menjaga arah pembangunan tetap tegak di tengah kian menipisnya ruang fiskal. Pada saat banyak daerah berlomba menambah belanja, Cimahi justru harus menata ulang langkahnya, menyesuaikan setiap detil perhitungan agar tidak jatuh dalam jurang ketidakseimbangan anggaran.
Kondisi keuangan tahun anggaran 2026 memperlihatkan tantangan yang nyata. Dari proyeksi pendapatan daerah sebesar Rp 1,35 triliun, belanja daerah masih membengkak hingga mencapai Rp 1,5 triliun.
Defisit pun tak bisa dielakkan sekitar Rp 109 miliar, bahkan setelah sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) dimasukkan ke dalam struktur keuangan.
“Masih ada defisit sekitar Rp 109 miliar lebih, itu sudah dimasukkan Silpa,” ujar Sekretaris Daerah Kota Cimahi, Maria Fitriana, saat ditemui Teropong Media di kompleks Pemkot Cimahi, Kamis (23/10/2025).
Maria menegaskan, penyusutan Transfer Ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat menjadi faktor utama yang mengguncang keseimbangan postur APBD 2026.
Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) kini berpacu dengan waktu bersama DPRD untuk menata ulang prioritas agar tetap realistis tanpa menelantarkan sektor esensial.
“Proyeksi ini sudah kita turunkan cukup drastis karena pemangkasan TKD. Tapi tentu saja belum final, karena masih dibahas dengan dewan,” tuturnya.
Efisiensi kini menjadi kata kunci. Pemerintah mulai menekan pengeluaran di berbagai lini, dari perjalanan dinas, pengadaan alat tulis kantor, hingga penghematan pemakaian listrik, air, dan pendingin ruangan.
“Listrik itu sudah kita pangkas 30–50 persen, perjalanan dinas dikurangi 50 persen,” jelas Maria.
Tak berhenti di sana, langkah rasionalisasi juga menyentuh aspek seremonial. Agenda resmi yang biasanya diselenggarakan megah kini dipangkas menjadi sederhana, bahkan nyaris simbolik.
“Kegiatan seremonial juga enggak ada. Misalnya Hari Guru kita sederhana saja, hanya apel tanpa panggung dan tenda. Kecuali HUT Kota Cimahi dan HUT RI, itu tetap diadakan. Untuk sosialisasi dan pembinaan, kita maksimalkan lewat Zoom saja,” bebernya.
Namun, Pemkot Cimahi memastikan efisiensi tak akan menyentuh hak pegawai. Tidak ada pemangkasan tunjangan, tidak ada wacana kerja dari rumah (WFH).
Pemerintah tetap berkomitmen menjalankan program prioritas tanpa mengorbankan kesejahteraan aparatur.
“Kami sudah kelompokkan dari yang paling prioritas dulu. Intinya, kita tetap pakai konsep zero waste budgeting dalam perencanaan anggaran,” tandas Maria.
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Cimahi, Harjono, menjabarkan bahwa pada rancangan awal RAPBD 2026, pendapatan daerah semula diperkirakan mencapai Rp 1,58 triliun.
Dari jumlah tersebut, sekitar Rp 1 triliun lebih bersumber dari TKD dan Rp 559 miliar dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Namun realitas berbicara lain. Dana TKD mengalami pemangkasan besar, hanya tersisa Rp 781 miliar turun sekitar Rp 238 miliar dari proyeksi awal.
“Selisihnya cukup besar, dari Rp 1,20 triliun ternyata hanya Rp 780 miliar realisasinya,” ujar Harjono.
Untuk menambal kekurangan itu, pemerintah berupaya menaikkan PAD dari sektor retribusi daerah sebesar Rp 13 miliar, sehingga total PAD meningkat menjadi Rp 573 miliar.
Meski begitu, tambahan tersebut belum cukup untuk menutup kekosongan kas.
“Pendapatan kita jadi Rp 1,35 triliun. Belanjanya Rp 1,59 triliun, jadi defisit Rp 240 miliar. Lalu ditutup dari Silpa Rp 132 miliar, masih tersisa Rp 109 miliar,” paparnya.
Dalam ruang fiskal yang sempit, Pemkot Cimahi tetap berpegang pada filosofi zero waste budgeting menolak pemborosan dan memastikan setiap rupiah memiliki arah dan hasil.
Harjono menegaskan, solusi hanya ada dua: menambah pendapatan atau memangkas belanja.
“Tekniknya berarti menambah pendapatan Rp 109 miliar, atau mengurangi belanja sebesar itu. Tapi belanja sudah kita kurangi cukup banyak, sementara pendapatan juga sudah di-push sesuai potensi. Ini nanti yang dibahas bersama dewan,” tutupnya. (Gani Abdul Rahman)
