Teropong Indonesia, KOTA CIMAHI – Lewat penandatanganan nota kesepahaman (MoU) Pemerintah Kota Cimahi menggandeng Kabupaten Bandung Barat (KBB) dalam upaya memperkuat kerja sama lintas wilayah.
Pertemuan yang berlangsung kemarin, dua wilayah yang menjadi titik perbatasan ini sepakat dan siap untuk menjalin kolaborasi di berbagai sektor strategis, mulai dari pengendalian inflasi hingga penataan tapal batas yang selama ini menimbulkan masalah administratif.
Wali Kota Cimahi, Ngatiyana, menyebutkan untuk menjalin kerja sama ini dibangun atas dasar saling melengkapi kebutuhan masing-masing dalam pembangunan daerah.
“Kabupaten Bandung Barat memiliki apa yang dibutuhkan Cimahi, dan sebaliknya, Cimahi pun bisa memberikan kontribusi,” ujarnya saat ditemui di kawasan Techno Park, Cimahi Selatan, Jumat (4/7/2025).
Menurut Ngatiyana, dalam sebuah keterbatasan lahan yang ada di Kota Cimahi, terutama di sektor pertanian, membuat kerja sama lintas batas menjadi keniscayaan.
Rencana Salah satu bentuk kolaborasi yang didorong ialah kerja sama dalam upaya bersama pengendalian harga bahan pokok dan sektor logistik, yang dianggap krusial untuk menahan laju inflasi.
“Karena adanya keterbatasan lahan di Kota Cimahi, khususnya di bidang pertanian, maka kita harapkan bisa untuk bersama melakukan berkolaborasi dengan Bandung Barat,” jelasnya.
Ngatiyana menegaskan bahwa inflasi di sektor sembako dan logistik tidak bisa diselesaikan oleh satu wilayah saja hanya Cimahi saja, melainkan memerlukan sinergi regional.
Namun, kerja sama ini tak hanya soal ekonomi. Ngatiyana menyoroti masalah pelik yang selama ini mengganggu penataan wilayah tapal batas yang tidak tegas.
Ia mengatakan bahwa hingga kini masih banyak batas wilayah yang tumpang tindih atau tidak jelas baik secara peta maupun di lapangan.
“Betul, salah satu alasan utama dari MoU ini adalah untuk melakukan penertiban terkait lintas batas wilayah,” ungkapnya.
Ia mencontohkan situasi di mana satu gang kecil memiliki posisi ‘ambivalen’ dapurnya masuk wilayah Kabupaten Bandung Barat, tapi bagian depannya justru masuk Kota Cimahi.
Tak hanya itu, ada pula warga yang tinggal secara fisik di Bandung Barat, tapi ber-KTP Cimahi. Akibatnya, urusan administrasi pun kerap bercampur.
Ngatiyana menyebut respons dari Pemerintah Kabupaten Bandung Barat atas kerja sama ini sangat positif. Penandatanganan nota kesepahaman pun berlangsung mulus dan siap menjadi awal yang baik.
“Itu juga menjadi fokus dalam kerja sama ini agar semua bisa tertata dengan rapi, “Alhamdulillah, kami merasa bangga bisa menjalin hubungan kerja sama yang erat dan produktif dengan mereka,” tutup Ngatiyana.
