TEROPONG INDONESIA, JAKARTA, -Konflik berkepanjangan di tubuh Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) akhirnya menemui titik terang. Dua tokoh utama yang selama ini bersitegang, Hendry Ch Bangun dan Zulmansyah Sekedang, sepakat untuk menyelesaikan perbedaan melalui Kongres Persatuan yang akan digelar paling lambat pada 30 Agustus 2025 di Jakarta.
Kesepakatan tersebut dicapai melalui negosiasi intensif selama empat jam di Jakarta, Jumat (16/5/2025) malam. Mediasi dilakukan oleh anggota Dewan Pers, Dahlan Dahi, yang turut menandatangani dokumen bermaterai bertajuk Kesepakatan Jakarta.
“Semua harus melihat ke depan dengan semangat persatuan,” kata Hendry.
“Semoga PWI kembali guyub dan bersatu sesuai namanya,” tambah Zulmansyah.
Kronologi Konflik PWI
Hendry terpilih sebagai Ketua Umum PWI melalui Kongres Bandung pada 27 September 2023. Namun, pada 18 Agustus 2024, digelar Kongres Luar Biasa (KLB) di Jakarta yang memilih Zulmansyah sebagai ketua secara aklamasi. Sejak saat itu, PWI terbelah dua.
Berbagai upaya mediasi sebelumnya belum membuahkan hasil hingga pertemuan intens Jumat malam itu menghasilkan kesepakatan damai.
Isi Kesepakatan Jakarta
Beberapa poin penting dalam Kesepakatan Jakarta, antara lain:
Kongres Persatuan digelar paling lambat 30 Agustus 2025 di Jakarta.
Panitia bersama akan dibentuk oleh kedua pihak (Steering Committee dan Organizing Committee).
Seluruh anggota biasa PWI berhak mencalonkan diri sebagai Ketua Umum tanpa hambatan administratif akibat konflik sebelumnya.
Rekonsiliasi akan dilakukan dengan semangat persahabatan, persaudaraan, dan melupakan perbedaan masa lalu.
Menurut Dahlan Dahi, proses negosiasi berlangsung alot, namun tetap dalam suasana yang bersahabat. “Keduanya bersikap tegas, tapi punya semangat yang sama: menyatukan PWI demi masa depan pers Indonesia,” ujarnya.
Menuju Rekonsiliasi Nasional PWI
Dokumen Kesepakatan Jakarta menjadi tonggak penting dalam upaya menyatukan kembali lebih dari 30.000 anggota PWI yang tersebar di seluruh Indonesia. Kongres mendatang diharapkan tak hanya memilih pemimpin baru, tetapi juga mengembalikan kepercayaan dan soliditas organisasi. (Red).*
