Respon Organisasi Kepala Sekolah Swasta & Disdik Jabar Perihal PPDB di Sekolah Yang Belum Berizin

TEROPONG INDONESIA-, Munculnya sekolah swasta baru di wilayah terdekat untuk mempermudah akses pendidikan bagi lulusan para pelajar SMP/MTs menjadi solusi, di saat jumlah kelas sekolah negeri yang dibatasi. Namun bagaimana jika sekolah swasta tersebut belum memiliki izin dari dinas terkait, tetapi sudah membuka penerimaan siswa baru?…

Dinas Pendidikan Jawa Barat dan organisasi kepala sekolah swasta merespon perihal kondisi tersebut. Pada dasarnya pihak dinas akan berupaya mendukung pendirian sekolah swasta yang sesuai prosedur atau menempuh syarat-syarat yang harus diajukan. Disisi lain pihak organisasi sekolah swasta meminta kepada dinas yang membuat regulasi atau persyaratan, jangan sampai memberatkan / membebani proses perijinan, sehingga menghambat terbitnya ijin tersebut.

Ricky Suryadi S.H, M.Si Ketua Perkumpulan Kepala Sekolah SMA Swasta Kota Bandung mengungkapkan bahwa organisasi sekolah swasta mendukung berdiri sekolah swasta baru terutama di Kota Bandung. Sebelumnya sudah ada yang mengajukan untuk pendirian 3 sekolah swasta baru.

“Kalau melihat kondisi saat ini memang perijinan menjadi kewenangan pemerintah dalam hal ini Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat melalui KCD / Kantor Cabang Dinas di wilayahnya masing-masing. Berbagai persyaratan memang harus ditempuh, tetapi persyaratan itu jangan sampai memberatkan / membenani proses perizinan, sehingga menghambat terbitnya izin tersebut. Untuk sementara sambil menunggu terbitnya ijin sekolah. Sekolah baru dapat menginduk ke sekolah terdekat yang satu jurusan (keturunannya). Hal itu yang jadi solusi oleh teman-teman SMA Swasta kota Bandung,”ungkapnya (12-6-2024)

Sedangkan Ade D Herdiana S.H, Ketua Umum Forum Kepala SMA Swasta Jabar menjelaskan bahwa izin pendirian sekolah belum bisa keluar dari KCD, kalau belum terpenuhi. “Solusinya paling menginduk  ke sekolah terdekat supaya terdaftar di dapodik. Kalau sudah keluar izinnya, tarik mutasi ke sekolah tersebut,”jelasnya.

Baca Juga :  36 Persen Politeknik Negeri Berstatus BLU

Merespon hal itu, Plh Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat, Drs. Mochamad Ade Afriandi, M.T menyatakan saya belum sebulan ditugaskan di Disdik Jabar dan hingga saat ini belum ada laporan terbaru tentang pengajuan ijin sekolah, khususnya SMK. “Saya sudah tugaskan KCD untuk cek lapangan dahulu,”ucapnya pagi ini kepada Koran SINAR PAGI saat ditanya apakah boleh membuka PPDB di saat perizinan belum keluar dari KCD.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *