TEROPONG INDONESIA – Pemerintah mencatat kemajuan penting dalam upaya menjaga ketahanan pangan nasional. Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan secara nasional kini telah melampaui target yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, tiga tahun lebih awal dari jadwal yang direncanakan. Capaian ini sekaligus menjadi fondasi kuat bagi percepatan pembangunan Kawasan Swasembada Pangan Energi dan Air Nasional di empat provinsi prioritas.
Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional Ossy Dermawan melaporkan bahwa hasil verifikasi menunjukkan penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan telah mencapai angka 87,98 persen secara nasional. Keempat wilayah prioritas pembangunan Kawasan Swasembada Pangan Energi dan Air Nasional yakni Papua Selatan Kalimantan Selatan Kalimantan Tengah dan Sumatra Selatan juga telah memenuhi angka minimal 87 persen.
“Berdasarkan hasil verifikasi secara agregat nasional Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan kita telah mencapai 87,98 persen. Termasuk di empat provinsi yang menjadi wilayah KSPEAN semuanya sudah memenuhi 87 persen,” ujar Ossy Dermawan dalam Rapat Percepatan Pembangunan KSPEAN di Jakarta pada Jumat 6 November 2026.
Target penetapan minimal 87 persen yang seharusnya tercapai pada tahun 2029 ternyata sudah terpenuhi lebih awal berkat kerja sama antara kementerian dan pemerintah daerah. Di samping menjaga ketersediaan lahan pertanian, kesiapan dokumen tata ruang juga terus dipacu agar investasi dan pembangunan di kawasan prioritas dapat berjalan lancar.
Saat ini Rencana Tata Ruang Wilayah di Sumatra Selatan Kalimantan Selatan dan Papua Selatan masih berlaku dan dapat langsung digunakan. Rencana Tata Ruang Wilayah Kalimantan Tengah sedang dalam proses pemutakhiran berkala 10 tahunan dan kementerian akan mendorong penyelesaiannya secepat mungkin agar tidak menghambat langkah pembangunan selanjutnya.
Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang di keempat provinsi juga berjalan terus mencakup 32 dokumen di Sumatra Selatan 25 di Kalimantan Tengah 25 di Kalimantan Selatan dan 4 di Papua Selatan. Ketersediaan peta rinci ini sangat penting karena mempermudah proses perizinan investasi dan penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang melalui sistem perizinan terintegrasi.
“RDTR yang sudah terintegrasi di Online Single Submission juga cukup tinggi capaiannya sehingga ini akan bisa menunjang pelaksanaan investasi di keempat daerah tersebut dan penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang,” tambah Wamen Ossy.
Pemerintah juga menegaskan bahwa pengembangan kawasan pertanian di empat provinsi tidak akan mengorbankan lahan yang sudah produktif. Rencana induk pembangunan kawasan akan memanfaatkan lahan rusak dan tidak produktif yang fungsinya dapat dipulihkan untuk mendukung program swasembada pangan energi dan air nasional. Rapat yang dipimpin Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanif Faisol Nurofiq ini akan dilakukan secara berkala untuk memastikan seluruh target pembangunan dapat berjalan sesuai rencana.





