Jelang Penetapan UMK 2027, Serikat Buruh Cimahi Perkuat Konsolidasi

Teropong Indonesia, KOTA CIMAHI – Menjelang penetapan Upah Minimum Kota (UMK) 2027, serikat pekerja di Kota Cimahi mulai memperkuat konsolidasi. Langkah ini dinilai penting untuk menyatukan sikap perjuangan buruh, mengawal kebijakan pengupahan, sekaligus memastikan hubungan industrial tetap kondusif di tengah dinamika dunia usaha.

Konsolidasi yang melibatkan sejumlah organisasi buruh, di antaranya SPN, SBSI 92, SPSI, GOBSI, FPPB, dan FSPMI, berlangsung di Kantor Kecamatan Cimahi Selatan, Selasa (17/11/2026). Kegiatan tersebut mendapat dukungan langsung dari Wali Kota Cimahi, Ngatiyana.

Dalam kesempatan itu, Ngatiyana menegaskan bahwa komunikasi dan kebersamaan antars serikat pekerja harus terus diperkuat. Menurutnya, konsolidasi bukan sekadar agenda organisasi, melainkan ruang untuk membangun solidaritas dan menjaga stabilitas hubungan antara pekerja, perusahaan, serta pemerintah.

“Konsolidasi ini bertujuan mempererat silaturahmi antara serikat buruh dan serikat pekerja agar terjalin kekeluargaan yang kuat di antara kita. Harapannya, kondisi Kota Cimahi tetap aman, sejahtera, dan semakin maju,” ujar Ngatiyana.

Ia juga menyatakan Pemerintah Kota Cimahi mendukung program-program serikat buruh dan serikat pekerja, termasuk agenda perjuangan yang berkaitan dengan kepentingan serta peningkatan kesejahteraan tenaga kerja.

Namun, menjelang pembahasan UMK 2027, tantangan yang dihadapi tidak hanya menyangkut besaran kenaikan upah. Keberlangsungan perusahaan dan kepastian lapangan pekerjaan juga menjadi persoalan yang harus diperhitungkan secara serius.

Ketua SPN Kota Cimahi, Saehudin, mengatakan konsolidasi ant organisasi buruh menjadi langkah strategis untuk menghadapi dinamika ketenagakerjaan. Ia menegaskan, perjuangan meningkatkan kesejahteraan pekerja harus berjalan beriringan dengan kepedulian terhadap keberlangsungan dunia usaha.

“Kami sebagai serikat pekerja juga harus peduli terhadap kondusivitas Kota Cimahi, termasuk kondisi perusahaan-perusahaan yang beroperasi di sini. Jangan sampai hubungan industrial terganggu sehingga berdampak terhadap keberlangsungan usaha maupun tenaga kerja,” tegasnya.

Saehudin mengungkapkan, terdapat sekitar 70.000 tenaga kerja yang tersebar di berbagai perusahaan di Kota Cimahi. Jumlah tersebut menjadi alasan kuat mengapa kebijakan pengupahan harus dibahas secara matang, sebab keputusan yang diambil akan berdampak langsung terhadap pekerja maupun iklim investasi daerah.

Ia juga menyoroti adanya sejumlah perusahaan yang sebelumnya memindahkan kegiatan usahanya ke daerah lain karena mempertimbangkan tingkat upah yang lebih rendah. Situasi tersebut, menurutnya, perlu menjadi bahan evaluasi agar kebijakan pengupahan tidak mengabaikan kemampuan perusahaan dalam mempertahankan kegiatan operasionalnya.

Terkait penetapan UMK 2027, Saehudin menjelaskan bahwa pembahasan masih harus melalui mekanisme Dewan Pengupahan. Hasil pembahasan nantinya akan direkomendasikan kepada Wali Kota Cimahi untuk selanjutnya diteruskan kepada Gubernur Jawa Barat.

Ia menyebutkan, berdasarkan ketentuan jadwal yang disampaikan, penetapan upah minimum oleh gubernur ditargetkan pada 25 November 2026.

Dalam proses tersebut, kalangan buruh turut mencermati sejumlah indikator ekonomi, terutama tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi, sebagai dasar pertimbangan dalam merumuskan besaran kenaikan upah.

“Kalau melihat inflasi dan laju pertumbuhan ekonomi, ada angka yang menjadi perhatian kami. Namun, tentu semuanya akan dibahas terlebih dahulu di Dewan Pengupahan. Hasil pembahasan itulah yang nantinya direkomendasikan kepada Wali Kota untuk diteruskan kepada gubernur,” jelasnya.

Saehudin berharap pembahasan UMK 2027 tidak hanya menghasilkan angka kenaikan upah, tetapi juga keputusan yang mampu memberikan kepastian bagi pekerja dan perusahaan.

Menurutnya, kesejahteraan buruh tidak boleh diabaikan, tetapi keberlangsungan industri juga harus dijaga. Sebab, perusahaan yang mampu bertahan akan memberikan jaminan terhadap keberlanjutan pekerjaan sekaligus membuka peluang penyerapan tenaga kerja baru.

Konsolidasi tersebut menjadi sinyal bahwa serikat buruh di Kota Cimahi ingin mengambil peran lebih besar dalam mengawal kebijakan ketenagakerjaan. Menjelang penetapan UMK 2027, perjuangan peningkatan kesejahteraan pekerja harus disertai sikap kritis, komunikasi terbuka, dan perhitungan yang matang agar keputusan pengupahan tidak justru memunculkan persoalan baru bagi dunia industri. (Gani Abdul Rahman)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *