Teropong Indonesia, KOTA CIMAHI – Di tengah polemik mengenai keberadaan foto Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di lingkungan pemerintahan, Wali Kota Cimahi Ngatiyana menegaskan bahwa Pemerintah Kota Cimahi tidak akan mengambil keputusan secara sepihak.
Pemkot Cimahi memilih menunggu instruksi resmi pemerintah pusat sebelum menentukan langkah terkait keberadaan maupun kemungkinan pelepasan foto Wakil Presiden tersebut.
Sikap itu disampaikan Ngatiyana saat ditemui awak media di sela kegiatan Pentas Patok dan Kontes Ternak di kawasan Gunung Bohong, Kota Cimahi, Jumat (13/11/2026).
Ngatiyana menegaskan, pemerintah daerah harus bekerja berdasarkan ketentuan dan arahan yang berlaku. Karena itu, setiap kebijakan yang berkaitan dengan atribut resmi kenegaraan harus memiliki dasar yang jelas agar tidak menimbulkan kesimpangsiuran.
“Kalau memang belum ada perintah pelepasan, ya jangan dulu dilepas. Kita tunggu petunjuk dari pusat,” tegas Ngatiyana.
Menurutnya, pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk mengikuti kebijakan pemerintah pusat sebagai bagian dari tata kelola pemerintahan yang memiliki jenjang kewenangan.
Ia menilai, mengambil tindakan tanpa adanya instruksi atau ketentuan resmi justru berpotensi memunculkan polemik baru di lingkungan pemerintahan.
Hingga saat ini, Ngatiyana menyatakan Pemkot Cimahi belum menerima perintah resmi mengenai pelepasan maupun penggantian foto Wakil Presiden.
Apabila nantinya pemerintah pusat mengeluarkan instruksi, Pemkot Cimahi memastikan akan segera menindaklanjutinya sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku.
Sikap tersebut menunjukkan bahwa Pemkot Cimahi memilih mengedepankan kepastian kebijakan dibandingkan mengambil langkah berdasarkan berkembangnya opini maupun spekulasi publik.
Ngatiyana juga mengingatkan agar seluruh pihak tidak terburu-buru mengambil kesimpulan sebelum terdapat keputusan resmi dari pemerintah pusat.
“Intinya, kami menunggu arahan resmi. Kalau sudah ada petunjuk, tentu akan segera kami laksanakan sesuai aturan,” tandasnya. (Gani Abdul Rahman)
