Teropong Indonesia, KOTA CIMAHI – Pemerintah Kota (Pemkot) Cimahi menegaskan komitmennya dalam mewujudkan pembangunan yang berkeadilan gender melalui Verifikasi Lapangan dan Evaluasi Pengarusutamaan Gender (PUG) yang digelar di Aula Gedung A Pemkot Cimahi, Kamis (12/11/2026).
Evaluasi tersebut menjadi momentum untuk mengukur sejauh mana prinsip kesetaraan gender benar-benar diterapkan dalam kebijakan, penganggaran, hingga pelayanan publik. Sebab, keberhasilan Pengarusutamaan Gender tidak cukup hanya dibuktikan melalui regulasi, pembentukan tim, maupun capaian administratif, tetapi harus dirasakan langsung oleh masyarakat.
Kegiatan ini dihadiri secara virtual oleh Wali Kota Cimahi Ngatiyana bersama Tim Verifikator Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia (Kemen PPPA RI). Hadir secara langsung Sekretaris Daerah Kota Cimahi Maria Fitriana, Ketua TP-PKK Kota Cimahi, Pendamping Lapangan Perempuan Kepala Keluarga, staf ahli, asisten, serta jajaran perangkat daerah.
Dalam sambutannya, Wali Kota Cimahi Ngatiyana menyampaikan bahwa verifikasi lapangan merupakan bagian penting untuk mengukur konsistensi pemerintah daerah dalam mengimplementasikan kebijakan pengarusutamaan gender.
Ia memaparkan, Pemkot Cimahi telah memiliki Peraturan Wali Kota tentang PUG, Tim Penggerak PUG, focal point di seluruh perangkat daerah, serta kelompok kerja yang berperan dalam mengoordinasikan pelaksanaan program kesetaraan gender.
“Seluruh SKPD telah menyusun Gender Analysis Pathway dan Gender Budget Statement. Tahun ini anggaran responsif gender Kota Cimahi terus meningkat. Kami terus memperkuat data terpilah melalui SIMPONI PPA dan Satu Data Kota Cimahi sebagai dasar kebijakan yang akurat,” kata Ngatiyana.
Sejumlah program juga diklaim telah dijalankan untuk memperkuat pemberdayaan dan perlindungan perempuan serta anak. Di antaranya Sekolah Perempuan Capai Impian dan Cita-cita (Sekoper Cinta), Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak, serta pemberdayaan ekonomi perempuan melalui sektor UMKM.
Selain itu, Pemkot Cimahi mengembangkan inovasi Keluarga Rentan Stunting di Kota Cimahi Tertangani Secara Interaktif (Kera Sakti) dan Kelas Online Bimbingan Calon Pengantin (Kelambi Catin).
Ngatiyana menegaskan, penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya bukan menjadi tujuan utama pelaksanaan PUG. Menurutnya, keberhasilan sesungguhnya terletak pada meningkatnya kesejahteraan perempuan dan anak.
“Bagi kami, Anugerah Parahita Ekapraya bukanlah tujuan akhir. Tujuan akhir kita yang sesungguhnya adalah kesejahteraan perempuan dan anak di Kota Cimahi. Mari kita jadikan verifikasi ini bukan sebagai beban, tetapi sebagai semangat untuk mewujudkan Cimahi sebagai kota yang ramah perempuan, ramah anak, dan inklusif untuk semua,” ujarnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Cimahi Maria Fitriana menekankan bahwa kesetaraan gender tidak boleh dimaknai sebatas pemenuhan indikator penilaian atau mengejar penghargaan. PUG harus menjadi bagian nyata dari strategi pembangunan daerah agar perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang setara dalam berpartisipasi, berkembang, memperoleh perlindungan, serta menikmati hasil pembangunan.
Menurut Maria, pembangunan tidak cukup dinilai dari besarnya program maupun anggaran yang dialokasikan pemerintah. Ukuran utamanya adalah manfaat yang benar-benar diterima masyarakat tanpa diskriminasi berdasarkan jenis kelamin, latar belakang sosial, maupun kondisi kehidupan.
“Pembangunan harus diukur dari seberapa besar manfaat yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat tanpa membedakan jenis kelamin, latar belakang sosial, maupun kondisi kehidupannya. Oleh karena itu, saya memandang bahwa verifikasi lapangan hari ini bukan semata-mata proses pemeriksaan dokumen atau pemenuhan administrasi,” ungkap Maria.
Ia juga menyoroti pentingnya memastikan kelompok masyarakat rentan tidak terabaikan dalam kebijakan pembangunan. Perempuan kepala keluarga, penyandang disabilitas, lanjut usia, dan kelompok rentan lainnya harus memperoleh akses pelayanan serta perlindungan yang memadai.
Untuk itu, Maria mendorong penguatan empat aspek utama, yakni kelembagaan dan regulasi, perencanaan serta penganggaran responsif gender, layanan perlindungan perempuan dan anak, serta kolaborasi pentaheliks yang melibatkan pemerintah, masyarakat, dunia usaha, akademisi, dan media.
Ia menegaskan, tanggung jawab mewujudkan kesetaraan gender tidak bisa dibebankan hanya kepada satu atau dua perangkat daerah. Seluruh unsur pemerintahan dan masyarakat harus terlibat agar kebijakan yang disusun tidak berhenti sebagai dokumen perencanaan.
Dalam pemaparan Kepala Badan Perencanaan, Riset, dan Inovasi Daerah Kota Cimahi, dijelaskan bahwa PUG telah terintegrasi dalam Misi Kelima RPJMD Kota Cimahi 2025–2029, yakni meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan masyarakat melalui kolaborasi antargenerasi.
Dari sisi regulasi, Pemkot Cimahi memiliki Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan serta Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penguatan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender.
Penguatan kelembagaan juga dilakukan melalui pembentukan Kelompok Kerja PUG berdasarkan SK Wali Kota Nomor 474/2025, Tim Driver PUG berdasarkan SK Wali Kota Nomor 470/2022, serta Tim Teknis PUG melalui SK Bappelitbangda Nomor 800/Kep.313.
Pemkot Cimahi turut menghadirkan PUSPAGA Maheswari sebagai layanan pembelajaran keluarga yang mendorong kesetaraan peran ayah dan ibu dalam pengasuhan serta memperkuat ketahanan keluarga.
Di sektor pelayanan publik, sejumlah inovasi administrasi kependudukan inklusif turut dipaparkan dalam proses verifikasi. Di antaranya layanan jemput bola perekaman KTP-el bagi pelajar usia 16–17 tahun melalui program PANCEKAS yang diklaim telah mencapai 95 persen dan mampu memangkas antrean hingga 70 persen.
Ada pula layanan administrasi kependudukan pada akhir pekan dan hari libur melalui NANDUR, layanan jemput bola dari rumah ke rumah bagi lansia dan penyandang disabilitas melalui JEBOL BAWA TAS, serta pelayanan administrasi kependudukan digital selama 24 jam tanpa dipungut biaya melalui DILANDACITA.
Berbagai program tersebut menjadi bagian dari upaya Pemkot Cimahi memperluas akses pelayanan publik bagi seluruh lapisan masyarakat.
Namun, tantangan berikutnya adalah memastikan seluruh program tersebut berjalan konsisten, tepat sasaran, dan memberikan dampak terukur.
Kesetaraan gender pada akhirnya tidak boleh berhenti pada banyaknya regulasi, inovasi, ataupun penghargaan, melainkan harus tercermin dari semakin terbukanya akses perempuan terhadap pendidikan, ekonomi, perlindungan hukum, serta pelayanan publik yang adil dan inklusif. (Gani Abdul Rahman)
