TEROPONG INDONESIA – Kualitas pelayanan pertanahan tidak akan lepas dari kualitas sumber daya manusia yang mengelolanya. Menyadari hal itu, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) tengah mendorong perubahan besar-besaran terhadap institusi pendidikan miliknya, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN).
Rencana strategis ini mengubah STPN menjadi institusi pendidikan vokasi berbasis sekolah kedinasan dengan skema ikatan dinas. Langkah ini diambil demi menjawab kebutuhan akan tenaga profesional yang tidak hanya ahli secara teknis, tetapi juga memiliki integritas dan kesiapan kerja yang tinggi.
“Transformasi ini penting untuk memastikan ketersediaan SDM yang kompeten, berintegritas, dan siap kerja sejak awal. Oleh karena itu, kami mohon dukungan Komisi II DPR RI dalam mewujudkannya,” ujar Sekretaris Jenderal ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Gedung Nusantara, Jakarta, Selasa (14/04/2026).
Menutup Kesenjangan yang Jauh
Data yang dipaparkan menunjukkan fakta yang cukup mencolok. Kebutuhan akan tenaga profesional di bidang ini sangat besar, namun realisasinya masih jauh dari harapan. Khusus untuk jabatan fungsional Penata Pertanahan saja, dibutuhkan lebih dari 21.000 formasi, namun yang baru terpenuhi baru sekitar 4.800 orang.
Angka ini membuktikan masih terdapat kesenjangan yang sangat signifikan yang harus segera ditutup agar pelayanan kepada masyarakat bisa berjalan maksimal di seluruh wilayah Indonesia.
Melalui Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 4 Tahun 2026, kelembagaan kini resmi bernama Politeknik Agraria STPN. Penataan kurikulum pun dilakukan, dengan menghentikan program Diploma I dan memperkuat program Sarjana Terapan yang lebih relevan dengan kebutuhan lapangan.
Fasilitas Memadai, Manajemen Teruji
Dalu menegaskan bahwa institusi ini dinilai sudah sangat siap untuk bertransformasi. Dari sisi sarana prasarana, STPN memiliki laboratorium lengkap mulai dari Sistem Informasi Geografis (SIG), fotogrametri, kartografi, hingga alat ukur modern.
Sistem pendidikan berbasis asrama juga diterapkan untuk membentuk karakter, disiplin, dan loyalitas yang tinggi bagi para calon aparatur. Tidak hanya itu, kinerja pengelolaan keuangan dalam tiga tahun terakhir juga sangat baik dengan realisasi anggaran konsisten di atas 97 persen, mencerminkan tata kelola yang profesional dan akuntabel.
Masukan dari Legislatif
Menanggapi usulan tersebut, Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Aria Bima, memberikan apresiasi namun juga menekankan pentingnya kesiapan administrasi. Ia menyarankan agar persiapan dilakukan secara komprehensif dan terus melakukan koordinasi intensif dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) serta instansi terkait lainnya.
Rapat yang dipimpin langsung oleh Ketua Komisi II DPR RI, M. Rifqinizamy Karsayuda, ini menjadi langkah awal penting dalam upaya regenerasi dan penguatan birokrasi pertanahan nasional demi pelayanan yang lebih baik di masa depan.
