TEROPONG INDONESIA – Pemerintah terus mempercepat upaya melindungi lahan pertanian nasional. Setelah memfinalisasi data di 12 provinsi, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) kini menargetkan penyusunan peta Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD) untuk 17 provinsi lainnya rampung pada pertengahan Juni 2026.
Hal tersebut disampaikan Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, dalam Rapat Koordinasi Terbatas di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Senin (30/3/2026).
“Harapannya triwulan kedua sudah bisa kita selesaikan sehingga mendapatkan peta luasan LSD dari 17 provinsi baru ini, ditargetkan tepat pada tanggal 15 Juni 2026,” tegas Ossy.
Tahapan Verifikasi Ketat
Sebelumnya, penetapan LSD untuk 12 provinsi tahap awal telah mencapai tahap finalisasi dengan total luasan mencapai 2,73 juta hektare. Provinsi tersebut meliputi wilayah Sumatera, Kalimantan, hingga Sulawesi Selatan.
Untuk 17 provinsi selanjutnya, proses dilakukan lebih komprehensif. Tahapan dimulai dari verifikasi data Lahan Baku Sawah (LBS) menggunakan citra satelit, dilanjutkan dengan validasi lintas kementerian, hingga klarifikasi langsung ke pemerintah daerah.
“Kami lakukan verifikasi data, koreksi dengan instansi terkait, dan klarifikasi ke daerah. Semua tahapan ditargetkan tuntas akhir Mei agar siap ditetapkan,” jelasnya.
Cleansing Data Hindari Tumpang Tindih
Agar data yang dihasilkan akurat dan valid, Kementerian ATR/BPN melakukan pembersihan data (cleansing) dengan mengintegrasikan berbagai peta dasar, seperti peta hak milik, kawasan hutan, hingga Rencana Tata Ruang Wilayah.
“Data-data ini disandingkan agar tidak terjadi tumpang tindih dan mendapatkan informasi yang paling akurat sebagai dasar penetapan,” tambah Ossy.
Ia pun memohon dukungan penuh dari seluruh instansi terkait, mulai dari BIG, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Pertanian, PUPR, hingga Kemendagri, agar target waktu dapat terpenuhi.
Total 7,44 Juta Hektare
Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, dalam kesempatan yang sama menekankan pentingnya sinergi ini. Total luasan yang akan ditetapkan untuk 17 provinsi tersebut mencapai sekitar 7,44 juta hektare.
“Minta dukungan semua pihak agar ini bisa berjalan sesuai waktu yang ditetapkan. Mudah-mudahan pertengahan Juni ini bisa selesai dan ditetapkan,” pungkas Zulkifli.
