TEROPONG INDONESIA – Banyak kasus sengketa tanah yang bermula dari kelalaian administrasi saat proses jual beli. Agar tidak terjebak masalah hukum di kemudian hari, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) merinci secara lengkap apa saja yang harus disiapkan dan dilakukan oleh penjual maupun pembeli, mulai dari negosiasi hingga sertipikat berubah nama.
Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol ATR/BPN, Shamy Ardian, mengingatkan bahwa jual beli tanah bukan sekadar urusan antarindividu, melainkan transaksi yang tercatat dalam administrasi negara. Oleh karena itu, kelengkapan dokumen dan kepatuhan pada prosedur hukum adalah syarat mutlak.
“Prinsip utamanya adalah pastikan kejelasan status tanah sejak awal. Jangan sampai membeli lahan yang dokumennya cacat hukum, bermasalah, atau sedang dalam sengketa. Verifikasi awal ini adalah benteng paling ampuh untuk keamanan aset Anda,” tegas Shamy pada keterangan persnya, Jumat (22/5/2026).
Berikut adalah alur lengkap yang diakui secara hukum. Setelah kesepakatan harga dan objek tanah tercapai, kedua belah pihak harus menyiapkan berkas masing-masing. Penjual wajib memegang dan menyerahkan sertipikat asli, bukti lunas PBB tahun berjalan, bukti bayar PPh, dokumen kependudukan (KTP, KK, NPWP), dan persetujuan pasangan. Di sisi lain, pembeli menyiapkan identitas diri dan bersiap melunasi BPHTB sebagai bukti perolehan hak.
Tahap berikutnya adalah legitimasi transaksi melalui Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Di tahap ini, semua dokumen akan diperiksa keaslian dan kesesuaiannya. PPAT bertugas membuatkan Akta Jual Beli (AJB), yang merupakan satu-satunya bukti sah peralihan hak atas tanah di mata hukum sebelum didaftarkan ke kantor pertanahan.
Puncak dari seluruh rangkaian proses ini adalah pendaftaran peralihan hak atau balik nama di Kantor Pertanahan setempat. Tanpa langkah ini, transaksi dianggap belum selesai secara administrasi negara.
Untuk mendaftarkan balik nama, berkas yang wajib diserahkan meliputi formulir permohonan bermeterai, fotokopi identitas yang telah dicocokkan dengan aslinya, sertipikat tanah asli, dokumen AJB, bukti pembayaran PBB dan BPHTB, serta bukti penyetoran biaya layanan. Petugas akan memproses pembaruan data pada buku tanah dan sertipikat hingga nama pemilik baru tercantum secara resmi.
Agar masyarakat tidak bingung menghitung besaran biaya atau syarat teknis lainnya, ATR/BPN memaksimalkan layanan lewat aplikasi Sentuh Tanahku. Melalui aplikasi ini, warga tidak hanya bisa membaca panduan layanan pada menu “Peralihan Hak”, tetapi juga bisa menggunakan fitur simulasi biaya. Pengguna cukup memasukkan nilai tanah per meter persegi dan luas lahan, sistem akan otomatis menghitung perkiraan biaya yang harus disiapkan, termasuk tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
“Kami sediakan fitur simulasi tarif PNBP di aplikasi Sentuh Tanahku agar masyarakat bisa menghitung sendiri anggarannya sejak awal. Aplikasi ini gratis diunduh dan menjadi panduan resmi warga. Namun jika butuh penjelasan mendalam, tim kami di kantor pertanahan siap membantu memberikan konsultasi,” pungkas Shamy Ardian.
