Teropong Indonesia, KOTA CIMAHI — Persoalan rumah tidak layak huni masih menjadi kenyataan yang dihadapi sebagian warga Kota Cimahi, Jawa Barat. Di sejumlah wilayah, kondisi tempat tinggal warga masih jauh dari kata layak, mulai dari atap yang bocor saat hujan, lantai yang belum berkeramik, hingga dinding rumah yang mulai rapuh dan mengkhawatirkan.
Situasi tersebut kembali mencuat saat kegiatan reses Anggota DPRD Kota Cimahi Fraksi Partai Demokrat, Iwan Setiawan, pada Masa Persidangan I Tahun 2026. Dalam kegiatan yang digelar di Rumah Aspirasi, Kelurahan Citeureup, Cimahi Utara, beberapa waktu lalu.
berbagai keluhan masyarakat terkait kondisi hunian menjadi salah satu aspirasi utama yang disampaikan warga.
Menanggapi hal itu, Iwan menegaskan bahwa aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui reses maupun komunikasi langsung dengan warga merupakan bagian penting dalam proses perencanaan pembangunan daerah.
Menurutnya, berbagai usulan yang dihimpun melalui pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD telah dimasukkan ke dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) sejak tahun anggaran 2025. Usulan tersebut diharapkan dapat menjadi bagian dari prioritas pembangunan Pemerintah Kota Cimahi.
Namun, Iwan mengingatkan agar pemerintah daerah tidak membiarkan terjadinya tumpang tindih program pembangunan yang justru dapat menghambat realisasi aspirasi masyarakat.
“Pemerintah harus mampu menyelaraskan berbagai program pembangunan agar tidak saling bertabrakan. Jangan sampai aspirasi masyarakat justru terhambat karena adanya program yang sama di satu wilayah,” tegas Iwan.
Ia mencontohkan keberadaan Program Pemberdayaan Masyarakat (PPM) yang memiliki alokasi anggaran sekitar Rp19 juta per RT. Tanpa perencanaan yang matang, program tersebut berpotensi berbenturan dengan usulan pembangunan yang berasal dari pokir DPRD.
Jika hal itu terjadi, menurut Iwan, salah satu program terpaksa harus dicoret dari daftar prioritas. “Kalau ada program yang sama di wilayah yang sama, tentu salah satunya harus dikorbankan. Ini yang harus diantisipasi sejak awal agar aspirasi masyarakat tidak hilang begitu saja,” ujarnya.
Karena itu, ia menilai peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) menjadi sangat krusial dalam memetakan seluruh usulan pembangunan yang datang dari dua jalur utama, yakni Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dan pokir DPRD.
Melalui koordinasi yang lebih terarah dengan dinas teknis, pemerintah daerah diharapkan mampu mengidentifikasi program-program yang memiliki kesamaan sehingga anggaran dapat dialihkan ke kebutuhan lain yang lebih mendesak bagi masyarakat.
Selain itu, Iwan juga menyoroti program Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) yang dinilainya sangat menyentuh kebutuhan warga. Program tersebut berfokus pada perbaikan rumah melalui konsep ALADIN, yaitu Atap, Lantai, dan Dinding.
Melalui program tersebut, rumah warga yang sebelumnya berada dalam kondisi memprihatinkan diharapkan dapat diperbaiki sehingga memberikan rasa aman dan nyaman bagi keluarga yang menempatinya. “Bagi sebagian warga, bantuan rutilahu bukan sekadar perbaikan fisik bangunan. Ini soal rasa aman dan kenyamanan bagi keluarga mereka,” kata Iwan.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa penyaluran bantuan harus benar-benar tepat sasaran. Rumah yang masih dalam kondisi layak, menurutnya, tidak seharusnya menerima bantuan rutilahu.
Ia menilai ketepatan sasaran menjadi kunci agar program tersebut benar-benar membantu warga yang tinggal di rumah dengan kondisi paling memprihatinkan.
Dengan pengawasan yang kuat serta koordinasi yang solid antara DPRD, pemerintah daerah, dan masyarakat, Iwan berharap berbagai program pembangunan di Kota Cimahi dapat berjalan lebih efektif dan benar-benar menjawab kebutuhan warga.
“Bagi banyak keluarga di Cimahi, memiliki rumah yang layak adalah harapan sederhana. Karena itu, setiap aspirasi masyarakat harus terus diperjuangkan dalam setiap proses pembangunan daerah,” pungkasnya. (Gani Abdul Rahman)
