Teropong Indonesia, KOTA CIMAHI – RSUD Cibabat kembali menjadi sorotan publik setelah kasus dugaan kelalaian penanganan pasien mencuat di media sosial. Ini bukan yang pertama. Sebelumnya, rumah sakit milik Pemerintah Kota Cimahi ini juga sempat diaudit setelah muncul keluhan dari keluarga pasien peserta BPJS.
Direktur RSUD Cibabat, dr. Sukwanto Gamalyono, menegaskan pihaknya telah bekerja sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP), namun tetap membuka ruang audit internal.
“Setiap ada kejadian atau kasus seperti ini memang kami selalu audit. Kami juga sudah melakukan yang sesuai SOP, regulasi, ya. Sudah kami lakukan dengan baik,” kata Sukwanto saat dikonfirmasi wartawan, baru-baru ini.
Menurutnya, tak semua kondisi medis bisa diprediksi. Ada pasien yang datang dengan kondisi berat, dan meski sudah ditangani sesuai prosedur, hasil akhirnya tetap tak bisa dijamin.
“Yang namanya sakit itu agak susah juga memprediksi apakah bisa tertolong atau tidak, bisa dirawat,” tambahnya.
Sukwanto juga menyinggung kasus sebelumnya yang juga viral, yakni pasien BPJS yang disebut-sebut tak ditangani dengan baik. Ia membantah tudingan tersebut.
“Itu juga kita memang benar, dia pasien umum UHC ya. Kita UHC dan itu tidak kita permasalahkan. Itu sudah kita tangani sebenarnya semua. Cairan lambung juga sudah kita buka, sekarang pasiennya ada di IRSAS dan sudah siap dioperasi secara elektif,” ujarnya.
Namun, pernyataan tersebut tak serta-merta meredam kritik. RSUD Cibabat dinilai belum memberikan pelayanan optimal, terutama kepada pasien BPJS. Sukwanto tak menampik bahwa hal itu bisa saja terjadi, terlebih rumah sakit tengah menghadapi tantangan ketersediaan obat-obatan.
Ia menjelaskan, RSUD Cibabat mengelola anggaran sebesar Rp40 miliar untuk belanja obat. Namun tingginya jumlah pasien serta jenis penyakit yang ditangani kerap melebihi kapasitas yang seharusnya dilayani oleh rumah sakit tipe sekelas Cibabat.
“Banyak sekali pasien ke kami, padahal ini rumah sakit tipe yang bukan untuk level 1 ya. Akhirnya obat-obatan itu over. Sakit lima hari bisa jadi lebih lama dan butuh obat banyak,” kata Sukwanto.
Selain karena lonjakan pasien dan kebutuhan obat yang tinggi, ia juga menyebut faktor eksternal seperti keterlambatan pasokan dari pabrik hingga penutupan sementara produsen sebagai penyebab lain.
“Beberapa obat kita pesan memang juga tidak ada. Sepabrikan tutup,” katanya.
Polemik ketersediaan obat kian rumit bila dikaitkan dengan tunggakan pembayaran dari BPJS Kesehatan kepada rumah sakit. Namun Sukwanto tidak secara eksplisit menyebut keterlambatan itu sebagai penyebab utama.
Di sisi lain, pihak Pemerintah Kota Cimahi belum memberikan tanggapan resmi terkait kasus terbaru ini. Namun Wali Kota Cimahi disebut tengah mencermati laporan-laporan yang masuk dan meminta agar dicari solusi yang adil.
“Kalau memang dokter sudah benar, kenapa harus… nah ini harus jalan tengah kita ambil,” ujar Sukwanto menirukan pernyataan Wali Kota.
Meski manajemen RSUD Cibabat berulang kali menekankan telah bekerja sesuai prosedur, berulangnya kasus keluhan publik menandakan ada yang perlu dibenahi lebih mendalam.
Akuntabilitas pelayanan publik di sektor kesehatan tak bisa hanya disandarkan pada regulasi dan SOP, tetapi juga pada sensitivitas dan kualitas respons terhadap kebutuhan masyarakat terutama mereka yang menggantungkan harapan pada sistem jaminan sosial seperti BPJS. (Gani)
