TEROPONG INDONESIA – Pemerintah mengambil tindakan tegas terhadap korporasi yang terbukti terkait kebakaran hutan dan lahan. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional mencabut hingga menolak perpanjangan Hak Guna Usaha milik 11 perusahaan yang terindikasi menyebabkan kerusakan lingkungan parah. Sebagian di antaranya ternyata dimiliki investor dari luar negeri.
Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid menyampaikan keputusan tersebut dalam konferensi pers di Jakarta pada Senin 9 November 2026. Langkah ini merupakan tindak lanjut hasil penyelidikan Bareskrim Polri yang merekomendasikan penertiban atas dasar bukti kebakaran yang terjadi secara berulang dan meluas di areal konsesi masing-masing perusahaan.
“Kami sampaikan bahwa ada 11 perusahaan berbasis HGU yang direkomendasikan oleh Kabareskrim untuk dicabut HGU-nya. Kalau dilihat dari beneficial ownership-nya dari 11 PT tersebut ada yang berasal dari Korea Selatan Malaysia dan Singapura. Investor atau pemegang sahamnya juga ada beberapa dari dalam negeri yang belum bisa kami sebutkan namanya di sini,” ujar Nusron Wahid.
Dari 11 perusahaan tersebut, tiga dicabut seluruh hak guna usahanya. PT MIB di Banjar Kalimantan Selatan seluas 4.000 hektare serta PT RKA di Melawi Kalimantan Barat seluas 11.558 hektare dan dua blok milik PT SKM di Ketapang Kalimantan Barat masing-masing seluas 5.355 hektare dan 2.360 hektare. Alasan pencabutan meliputi lahan terbakar lebih dari 50 persen, ketidakpatuhan terhadap ketentuan izin, serta kejadian kebakaran yang berulang.
Satu perusahaan yaitu PT BSLT di Kubu Raya Kalimantan Barat tidak akan diperpanjang haknya yang sebenarnya sudah berakhir sejak tahun 2020. Tiga perusahaan lain belum diterbitkan HGU-nya dan izinnya tidak akan dilanjutkan mencakup areal di Landak Kapuas Hulu dan Ketapang. Sementara PT SAE di Landak mengalami pencabutan sebagian areal seluas 1.510 hektare. Tiga perusahaan lainnya masih dalam tahap pendalaman data sebelum keputusan akhir diambil.
Menteri Nusron menegaskan setiap langkah yang diambil tidak bersifat sewenang-wenang. Seluruh keputusan didasari aturan hukum yang berlaku termasuk Undang-Undang Administrasi Pemerintahan serta peraturan khusus penanganan lahan terbakar. Seluruh data telah diverifikasi dan draf surat keputusan sedang disusun untuk segera diumumkan secara resmi.
“Data-data tersebut sudah kami sampaikan dan selanjutnya tinggal masalah penyusunan draf SK. Akan kami umumkan segera,” ungkapnya.





