ATR BPN Selesaikan Hampir 95 Persen Aduan Lewat Lapor Mas Wapres

Hampir 95 persen aduan selesai. Itu catatan kinerja ATR BPN dari program Lapor Mas Wapres.

TEROPONG INDONESIA – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional mencatat kinerja positif dalam menindaklanjuti pengaduan masyarakat yang masuk melalui saluran resmi Lapor Mas Wapres. Dari ratusan laporan yang diterima sejak program dibuka, sebagian besar telah terselesaikan meskipun sejumlah kasus sengketa masih membutuhkan waktu lebih lama untuk penyelesaian menyeluruh.

Hingga awal November 2026 tercatat sebanyak 611 pengaduan telah masuk ke program tersebut. Dari jumlah itu 596 aduan sudah ditindaklanjuti dan sisanya 15 masih dalam proses penanganan. Angka penyelesaian mencapai 94,67 persen.

“Sudah ditindaklanjuti 596 dan masih proses 15. Jadi terselesaikan kurang lebih 94,67 persen,” ujar Kepala Biro Humas dan Protokol ATR/BPN Uunk Din Parunggi usai Rapat Koordinasi Program Lapor Mas Wapres di Jakarta pada Rabu 4 November 2026.

Uunk menjelaskan bahwa tidak semua aduan dapat diselesaikan dalam tempo yang sama cepatnya. Laporan terkait prosedur layanan dapat langsung dikoordinasikan dengan Kantor Pertanahan setempat untuk segera ditangani. Berbeda halnya dengan aduan yang menyangkut sengketa konflik maupun perkara pertanahan yang memerlukan penelitian mendalam serta komunikasi intensif antar pihak yang terlibat.

Pendekatan utama yang ditempuh adalah mediasi guna mempertemukan para pihak untuk mencapai kesepakatan. Jika jalan damai tidak tercapai maka penyelesaian akan diserahkan kepada jalur peradilan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Ke depan ATR/BPN akan memperkuat koordinasi dengan Kedeputian Bidang Dukungan Kebijakan Pemerintahan dan Pemerataan Pembangunan untuk menyelesaikan sisa aduan yang belum tuntas. Kendala teknis pada sistem situs pengaduan juga sedang dalam pemeliharaan untuk meningkatkan kualitas layanan.

Selain jalur pengaduan resmi kementerian juga meluncurkan program baru bernama Masyarakat Tanya ATR/BPN atau MasNya ATR/BPN yang beroperasi sejak 1 Oktober 2026. Melalui siaran langsung di TikTok masyarakat dapat berkonsultasi secara interaktif setiap hari kerja Senin hingga Jumat pukul 09.00 hingga 11.00 WIB.

“Sejak adanya MasNya ATR/BPN masyarakat bisa langsung berkonsultasi dan menyampaikan pertanyaan melalui komentar maupun siaran langsung. Pertanyaannya beragam termasuk dari masyarakat Indonesia yang sudah lama tinggal di Malaysia tetapi masih memiliki tanah di Indonesia. Sepanjang masih berstatus WNI pengurusan tanahnya tetap bisa dilakukan,” tutur Uunk Din Parunggi.

Rapat koordinasi ini dipimpin langsung oleh Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pemerintahan dan Pemerataan Pembangunan Bernad Dermawan Sutrisno dan dihadiri oleh berbagai kementerian serta lembaga di lingkungan Kabinet Merah Putih.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *