TEROPONG INDONESIA – Performa penyelesaian berkas pertanahan di Indonesia menunjukkan tren positif setelah ditingkatkan secara masif sejak akhir tahun 2025. Meski demikian, pihak Kementerian ATR/BPN menegaskan bahwa perbaikan layanan harus terus dilakukan secara berkelanjutan dari tingkat pusat hingga daerah.
Hal tersebut disampaikan Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN Ossy Dermawan dalam kunjungan kerjanya ke Kantah Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Sabtu (30/5/2026). Ia menyatakan bahwa capaian yang ada saat ini menjadi modal untuk terus meningkatkan kinerja.
“Kita sudah berhasil memangkas tumpukan berkas, namun tantangan berikutnya adalah menjaga kualitas dan memperbaiki kekurangan yang masih ada. Kerja sama antara pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota menjadi kunci utamanya,” ujarnya.
Wamen Ossy menekankan bahwa pemimpin di tingkat daerah memiliki peran sentral dalam menciptakan pelayanan yang ideal. Layanan yang dimaksud tidak hanya profesional dan sesuai aturan, tetapi juga dilandasi sikap empati dan kesungguhan melayani masyarakat.
“Pak Menteri telah mengarahkan agar setiap Kepala Kantah mampu menghadirkan layanan yang melayani sepenuh hati. Cepat saja tidak cukup, harus akurat dan tidak menyimpang dari hukum yang berlaku,” jelasnya.
Kunjungan ini sekaligus menjadi bukti nyata pengawasan langsung terhadap penerapan program PELATARAN, yang memudahkan warga mengurus dokumen pertanahan di luar jam kerja biasa. Dalam kesempatan itu, dua warga menerima sertipikat tanahnya secara langsung sebagai wujud kemudahan akses layanan.
Turut mendampingi dalam kegiatan tersebut adalah Tenaga Ahli Menteri, Kepala Kanwil BPN Kalimantan Selatan, serta Kepala Kantah Kota Banjarbaru beserta stafnya.
