TEROPONG INDONESIA – Keragaman wilayah Indonesia yang membentang ribuan kilometer dari Sabang sampai Merauke sekaligus menjadi kekayaan terbesar dan tantangan terberat bagi penyelenggara negara.
Kondisi medan yang berbeda, laju pembangunan yang tidak merata, serta karakteristik penguasaan tanah yang khas di setiap lokasi menuntut pola manajemen yang tidak seragam, namun disesuaikan dengan kebutuhan masing‑masing kawasan.
Kesadaran inilah yang mendorong Kementerian ATR/BPN merombak tata susunan organisasi dan tata kerja (OTK) di tingkat kantor pertanahan kabupaten/kota. Keputusan strategis ini dibahas secara luas dalam forum daring yang melibatkan seluruh pimpinan wilayah dan satuan kerja di seluruh penjuru negeri, Senin (11/5/2026).
Menurut Wakil Menteri ATR/Waka BPN Ossy Dermawan, pola pembagian tugas berdasarkan jenis keahlian yang berlaku saat ini dianggap sudah tidak cukup lagi mengakomodasi kebutuhan masa kini.
Sebagai contoh nyata: di satu lokasi masuk investasi besar yang membutuhkan pemetaan, perubahan peruntukan, hingga penyerahan hak sekaligus; penanganan secara terpisah justru berpotensi menimbulkan ketidaksinkronan data serta memperpanjang waktu penyelesaian.
“Masalah tanah itu melekat pada tempatnya. Maka solusinya pun harus disusun berdasarkan tempat itu berada. Jika kita kuasai kondisi wilayahnya dengan baik, kita tahu apa potensinya, apa risikonya, apa kebutuhannya, maka segala urusan bisa diatur, ditangani dan dijaga dengan jauh lebih mudah dan akurat,” paparnya.
Melalui rancangan baru nantinya, setiap petugas dan pimpinan dituntut memiliki pengetahuan utuh mengenai wilayah tanggung jawabnya masing‑masing, bukan hanya menguasai satu tahapan pekerjaan tertentu.
Perubahan ini sekaligus menjadi senjata ampuh melakukan deteksi dini. Potensi tumpang tindih batas, penggunaan lahan yang melanggar aturan tata ruang, hingga sengketa warisan bisa diketahui dan diredam sejak awal sebelum membesar menjadi masalah rumit.
Transformasi ini juga menjadi kunci keberhasilan integrasi sistem data nasional. Karena seluruh informasi dikumpulkan dan dikelola berdasarkan satuan wilayah yang sama, penyatuan peta dan basis data nasional dapat berjalan lancar tanpa ada perbedaan versi antarbagian yang selama ini kerap menyulitkan.
Kendati penuh manfaat, Ossy mengingatkan agar penyusunannya dilakukan secara sangat hati‑hati dan mendalam.
Setiap aspek harus dikaji, termasuk memastikan bahwa standar teknis tinggi yang sudah dimiliki petugas saat ini tidak hilang atau menurun kualitasnya hanya karena pola kerjanya berubah.
Hal senada ditekankan Sekretaris Jenderal ATR/BPN Dalu Agung Darmawan. Ia menegaskan, kunci keberhasilan perubahan ini terletak pada dua hal utama, pembagian tugas yang tegas dan terstruktur, serta mekanisme koordinasi yang lancar tanpa kendala.
Penataan ulang ini sekaligus menjadi sarana meningkatkan kemampuan sumber daya manusia agar semakin terampil, luwes dan mampu bekerja dalam tim lintas keahlian.
“Jangan pernah anggap ini sekadar menggambar bagan baru. Ini adalah fondasi pelayanan kita 10 hingga 20 tahun ke depan. Jika susunannya kuat dan tepat, maka manfaatnya dirasakan jutaan rakyat; sebaliknya jika keliru, maka kita menanggung dampaknya bertahun‑tahun lamanya. Maka kerjakan dengan cermat dan penuh tanggung jawab,” pesannya.
