Migrasi Neto Cimahi Masih Negatif, Disdukcapil Soroti Dampak pada Perencanaan Pembangunan

Teropong Indonesia, KOTA CIMAHI — Arus mobilitas penduduk pascale­baran 2026 di Kota Cimahi terpantau relatif stabil, namun menyimpan persoalan serius. Data terbaru menunjukkan migrasi neto masih berada di zona negatif, di mana jumlah warga yang keluar dari Cimahi tetap lebih tinggi dibandingkan yang datang dan menetap.

Berdasarkan catatan Disdukcapil Kota Cimahi, sepanjang Maret 2026 tercatat 448 warga pindah keluar, sementara pendatang yang masuk hanya 439 orang. Selisih tipis ini memperlihatkan arus mobilitas yang seimbang, tetapi tetap menunjukkan kecenderungan kehilangan penduduk secara perlahan.

Kepala Disdukcapil Kota Cimahi, Tri Lospala Candra, menegaskan bahwa fenomena ini perlu menjadi perhatian serius karena berdampak langsung pada akurasi data kependudukan dan arah kebijakan pembangunan daerah.

“Dalam satu minggu setelah Lebaran, ada 112 orang yang datang dari luar daerah, namun pada saat yang sama 148 warga justru pindah keluar Cimahi,” ujarnya, Kamis (2/4/2026).

Secara pola, mobilitas masih didominasi perpindahan antar kabupaten/kota. Dari total warga yang keluar, 254 orang berpindah dalam lingkup tersebut dan 89 orang ke luar provinsi. Sementara dari arus masuk, 249 pendatang berasal dari luar kabupaten/kota dan 83 orang dari luar provinsi.

Pergerakan penduduk juga menunjukkan fluktuasi sepanjang Maret. Lonjakan perpindahan terjadi di awal bulan, khususnya pada 2 dan 4 Maret, serta kembali meningkat menjelang akhir bulan pada 30 dan 31 Maret.

Jika dibandingkan periode pascale­baran tahun sebelumnya, tren 2026 justru mengalami penurunan signifikan. Pada April 2025, jumlah warga yang keluar mencapai 718 orang, sedangkan pendatang 603 orang. Penurunan ini terjadi baik pada arus keluar maupun arus masuk.

Tri menjelaskan, pemantauan mobilitas dilakukan melalui sistem Pandacima yang melibatkan Ketua RW, operator kelurahan, hingga kecamatan. Selain itu, pihaknya juga активно mengimbau pendatang untuk segera melaporkan administrasi kependudukan.

Lebih jauh, data tahunan menunjukkan tren yang konsisten: jumlah warga yang keluar dari Cimahi selalu lebih besar dibandingkan yang masuk. Pada 2023, sebanyak 6.239 jiwa masuk dan 6.530 jiwa keluar. Tahun 2024 tercatat 6.042 jiwa masuk dan 6.553 jiwa keluar, sementara 2025 sebanyak 5.130 jiwa masuk dan 6.396 jiwa keluar.

Kondisi ini mempertegas bahwa migrasi neto Cimahi cenderung negatif dalam beberapa tahun terakhir. Salah satu faktor pendorongnya adalah tekanan kepadatan wilayah yang membuat sebagian warga memilih tinggal di daerah penyangga dengan ruang yang lebih luas.

Di sisi lain, jumlah penduduk Cimahi tetap mengalami pertumbuhan, meski lajunya melambat. Berdasarkan Data Kependudukan Bersih (DKB) dari Kementerian Dalam Negeri, jumlah penduduk meningkat dari 575.519 jiwa pada 2023 menjadi 581.994 jiwa pada 2024, dan 584.820 jiwa pada 2025. Namun, laju pertumbuhan turun dari 1,13 persen menjadi 0,49 persen.

“Ini menunjukkan Cimahi mulai memasuki fase kota urban yang lebih matang. Pertumbuhan tetap ada, tetapi tidak lagi agresif,” jelas Tri.

Persoalan lain yang turut menjadi sorotan adalah keberadaan penduduk non permanen. Meski sempat turun drastis dari 1.902 jiwa pada 2023 menjadi 477 jiwa pada 2024, jumlahnya kembali meningkat menjadi 481 jiwa pada 2025.

Fenomena ini menegaskan tingginya mobilitas penduduk sekaligus menjadi tantangan dalam memastikan akurasi data kependudukan.

Pemerintah Kota Cimahi pun dituntut untuk lebih adaptif dalam merumuskan kebijakan, agar perencanaan pembangunan tetap tepat sasaran di tengah dinamika demografi yang terus berubah. (Gani Abdul Rahman)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *