Teropong Indonesia, KOTA CIMAHI – Pemerintah Kota Cimahi menegaskan bahwa masa depan birokrasi tidak lagi ditentukan oleh struktur, melainkan oleh kualitas pelayanan dan kapasitas aparatur sipil negara (ASN).
Penegasan ini mengemuka dalam upacara peringatan Hari Otonomi Daerah ke-30 di Lapangan Apel Kantor Pemkot Cimahi, Senin (27/04/2026).
Mengusung tema “Dengan Otonomi Daerah, Kita Wujudkan Asta Cita,” peringatan ini diarahkan sebagai momentum evaluasi kinerja, dengan fokus utama pada dua hal krusial, pelayanan publik yang prima dan peningkatan kualitas ASN sebagai motor penggerak birokrasi.
Wali Kota Cimahi, Ngatiyana, menegaskan bahwa otonomi daerah hanya akan bermakna jika diterjemahkan dalam layanan yang cepat, tepat, dan berdampak langsung bagi masyarakat.
“Ukuran keberhasilan kita bukan lagi pada banyaknya program, tetapi seberapa baik masyarakat dilayani. ASN harus hadir sebagai solusi, bukan sekadar pelaksana administrasi,” tegas Ngatiyana.
Ia menyoroti bahwa peningkatan kualitas ASN menjadi kunci utama dalam mendorong perubahan tersebut. ASN dituntut adaptif, profesional, serta mampu bekerja secara kolaboratif lintas perangkat daerah.
“ASN harus terus meningkatkan kompetensi, responsif terhadap kebutuhan masyarakat, dan mampu bekerja dengan standar kinerja yang jelas. Tanpa SDM yang kuat, otonomi hanya akan menjadi beban, bukan peluang,” ujarnya.
Sebagai bentuk konkret, Pemkot Cimahi memberikan penghargaan kepada OPD dengan kinerja terbaik dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM).
Penilaian ini menitikberatkan pada kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.
Dinas Kesehatan tampil sebagai yang terbaik pada kategori pelayanan dasar sekaligus unggul dalam penerapan SPM, menegaskan bahwa sektor pelayanan publik harus menjadi prioritas utama.
Sementara itu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Dinas Komunikasi dan Informatika menunjukkan kinerja unggul dalam kategori lainnya, yang berhubungan langsung dengan kebutuhan administrasi dan informasi masyarakat.
Penghargaan individu juga diberikan kepada Nurkartiazni sebagai ASN paling responsif dalam tim SPM.
Apresiasi ini menjadi simbol bahwa kualitas pelayanan tidak hanya ditentukan oleh institusi, tetapi juga oleh individu ASN yang bekerja di dalamnya.
Dinas Komunikasi dan Informatika keluar sebagai juara pertama, disusul Dinas Sosial dan Dinas Pangan dan Pertanian.
Ngatiyana menegaskan, budaya kompetisi yang sehat harus terus dibangun agar ASN tidak stagnan dan terus berinovasi.
“Kita butuh ASN yang tidak hanya bekerja, tetapi juga berpikir, berinovasi, dan memberikan solusi. Pelayanan publik yang baik lahir dari ASN yang berkualitas dan berintegritas,” katanya.
Di akhir kegiatan, penyerahan Surat Keputusan pensiun kepada pejabat yang memasuki masa purna tugas menjadi pengingat bahwa regenerasi ASN harus diiringi peningkatan kualitas yang berkelanjutan. (Gani Abdul Rahman)
