Teropong Indonesia, KOTA CIMAHI — Pemerintah Kota Cimahi melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) memperkuat sistem keamanan siber di tengah meningkatnya ancaman digital seperti phishing, malware, hingga pencurian data.
Langkah ini diambil seiring tingginya aktivitas daring masyarakat yang turut meningkatkan potensi risiko kejahatan siber.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi, Ahmad Saefulloh, mengungkapkan bahwa berdasarkan pemantauan melalui Security Operations Center (SOC), hingga saat ini belum ditemukan insiden siber yang berdampak langsung terhadap sistem pemerintahan.
“Tidak ada kasus peretasan sistem, phishing pada layanan pemerintah, maupun kebocoran data. Ini menunjukkan sistem pengamanan yang kami terapkan berjalan efektif,” ujarnya, Selasa, (31/03/2026).
Meski demikian, Ahmad menegaskan bahwa sejumlah insiden tetap terjadi pada level individu. Kasus tersebut umumnya dipicu rendahnya kesadaran keamanan digital, seperti mengklik tautan mencurigakan, penggunaan kata sandi lemah, serta kurangnya kewaspadaan terhadap teknik rekayasa sosial (social engineering).
“Ini menegaskan bahwa faktor manusia masih menjadi titik paling rentan dalam ekosistem keamanan siber,” tambahnya.
Dari sisi teknis, Diskominfo Cimahi secara rutin mendeteksi berbagai upaya serangan seperti probing, scanning, hingga brute force. Seluruh ancaman tersebut berhasil diantisipasi melalui sistem keamanan berlapis, mulai dari penggunaan Wazuh untuk deteksi anomali, Web Application Firewall (WAF) untuk perlindungan aplikasi, hingga pengamanan jaringan dan endpoint berbasis Sophos.
Selain penguatan sistem, Diskominfo juga meningkatkan upaya pencegahan melalui edukasi keamanan digital kepada masyarakat dan aparatur sipil negara (ASN). Penerapan Multi-Factor Authentication (MFA), penguatan kapasitas SOC, serta pengujian berkala melalui vulnerability assessment, penetration testing, dan simulasi serangan (red teaming) menjadi bagian dari strategi yang dijalankan.
Pendekatan strategis turut diperkuat melalui penerapan prinsip Zero Trust dan Least Privilege, yang memastikan setiap akses terhadap sistem tervalidasi secara ketat dan dibatasi sesuai kebutuhan. Kebijakan ini mengacu pada standar internasional ISO 27001:2022 guna menjamin tata kelola keamanan berjalan sistematis dan terukur.
Tak hanya mengandalkan aspek teknis, Pemkot Cimahi juga menghadirkan berbagai inovasi seperti program PAMOR untuk patroli siber dan edukasi ASN, SIGAP untuk pengamanan aplikasi sejak tahap awal, serta SIMONEL untuk pemantauan Tanda Tangan Elektronik (TTE) secara terpusat.
Ke depan, strategi keamanan siber akan terus diperkuat melalui pendekatan berbasis risiko (risk-based), adaptive security, serta pengembangan teknologi SOC terintegrasi. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang keamanan siber juga menjadi prioritas utama.
Untuk memastikan kesiapsiagaan, Pemkot Cimahi telah menyiapkan tim respons insiden serta menjalin kolaborasi dengan Badan Siber dan Sandi Negara dan berbagai pihak terkait.
Dengan langkah komprehensif tersebut, Pemerintah Kota Cimahi menegaskan komitmennya dalam membangun sistem pemerintahan digital yang aman, tangguh, dan terpercaya, sekaligus memastikan keamanan menjadi bagian integral dalam setiap layanan publik berbasis digital. (Gani Abdul Rahman)
