Teropong Indonesia, KOTA CIMAHI – Pemerintah Kota Cimahi mengambil langkah tegas dalam menerapkan kebijakan efisiensi energi dan bahan bakar minyak (BBM) dengan mewajibkan Aparatur Sipil Negara (ASN) bekerja dari rumah atau Work From Home (WFH) setiap hari Rabu.
Kebijakan ini sengaja dipilih untuk menutup celah penyalahgunaan waktu kerja yang kerap terjadi saat “hari kejepit”.
Penjabat Wali Kota Cimahi, Ngatiyana, menegaskan bahwa penentuan hari Rabu bukan keputusan tanpa pertimbangan. Ia secara terbuka menolak opsi WFH di awal atau akhir pekan karena dinilai berpotensi dimanfaatkan ASN untuk memperpanjang masa libur, khususnya pasca Idulfitri.
“Kita ambil jalan tengah di hari Rabu. Kalau Senin, libur bisa terasa panjang. Kalau Selasa atau Kamis, berpotensi jadi hari kejepit. Ini yang kita hindari,” ujarnya usai kegiatan Halal Bihalal di lingkungan Balai Kota Cimahi, Senin, (30/03/2026).
Menurutnya, meski mayoritas ASN berdomisili relatif dekat bahkan masih dalam kawasan Bandung Raya kebijakan WFH tetap dijalankan sebagai bentuk kepatuhan terhadap instruksi pemerintah pusat terkait efisiensi energi. Namun, ia menekankan bahwa pelaksanaan WFH tidak boleh mengurangi kualitas pelayanan publik.
“WFH tetap harus produktif. Tidak boleh dijadikan alasan untuk menurunkan kinerja. Ini soal disiplin dan tanggung jawab,” tegasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Ngatiyana juga menyoroti tingkat kehadiran ASN pasca cuti bersama Lebaran yang dinilai sangat tinggi. Ia menyebut angka kehadiran mencapai lebih dari 99 persen, dengan ketidakhadiran hanya disebabkan faktor kesehatan.
“Tingkat kehadiran ini menunjukkan komitmen ASN untuk kembali melayani masyarakat secara maksimal,” katanya.
Tak hanya itu, ia langsung menginstruksikan seluruh perangkat daerah hingga jajaran kewilayahan untuk turun ke lapangan memantau kondisi riil masyarakat, mulai dari stabilitas harga kebutuhan pokok hingga kondisi lingkungan.
Memasuki triwulan kedua 2026, Pemkot Cimahi juga mempercepat realisasi program pembangunan fisik. Langkah ini diambil untuk menghindari penumpukan pekerjaan di akhir tahun yang berpotensi menurunkan kualitas hasil pembangunan.
Fokus utama diarahkan pada Program Pemberdayaan Masyarakat (PPM) yang menjadi bagian dari 13 program strategis daerah. Ngatiyana menegaskan, seluruh program tersebut akan berada dalam pengawasan ketat aparat penegak hukum guna mencegah potensi penyimpangan.
“Ada 13 program strategis yang kita kawal bersama aparat penegak hukum. Ini untuk memastikan tidak ada celah penyelewengan, baik disengaja maupun tidak,” ujarnya.
Dengan strategi percepatan sejak awal tahun, Pemkot Cimahi menargetkan kualitas pembangunan yang lebih optimal tanpa tekanan waktu di akhir pelaksanaan.
“Kalau dimulai lebih awal, hasilnya pasti lebih maksimal karena tidak dikejar tenggat,” pungkas Ngatiyana. (Gani Abdul Rahman)
