TEROPONG INDONESIA – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) siap mendukung penuh percepatan Program Strategis Nasional (PSN) di sektor energi. Melalui pemetaan lahan dan kemudahan perizinan, lembaga ini berkomitmen mempercepat pembangunan infrastruktur energi terbarukan demi ketahanan nasional.
Hal tersebut disampaikan Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, dalam Rapat Koordinasi Satuan Tugas Transisi Energi Terbarukan dan Konversi Kendaraan Listrik di Kantor Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Rabu (11/3/2026).
“Untuk menyukseskan program ini, kami memberikan dukungan melalui pelayanan pertanahan dan tata ruang. Kami menyiapkan potensi lahan yang bersumber dari Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Guna Bangunan (HGB) yang tidak diperpanjang,” ujar Nusron.
Berdasarkan data yang dimiliki, potensi lahan yang tersedia secara nasional mencapai sekitar 849.000 hektare. Khusus untuk wilayah Jawa, tersedia lahan seluas 50.000 hingga 60.000 hektare yang sangat strategis untuk pengembangan energi.
“Saat ini kami tengah melakukan pemetaan dan identifikasi lebih lanjut terhadap lokasi-lokasi tersebut agar siap dimanfaatkan,” tambahnya.
Percepatan Melalui PSN
Selain penyediaan lahan, dukungan juga diberikan dari sisi perizinan. Kementerian ATR/BPN memastikan penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) dapat berjalan cepat sebagai dasar pengurusan izin lainnya.
Agar proses berjalan lebih efektif, Nusron mengusulkan agar proyek-proyek energi ini dimasukkan ke dalam skema Program Strategis Nasional (PSN).
“Dengan demikian, penyesuaian pemanfaatan ruang maupun penyelesaian aspek pertanahan dapat dilakukan lebih cepat dan terkoordinasi,” tegasnya.
Target 100 Gigawatt
Dalam kesempatan tersebut, Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, menyampaikan bahwa Presiden telah menginstruksikan percepatan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dengan target kapasitas hingga 100 gigawatt.
Langkah ini dinilai krusial untuk memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus mengurangi ketergantungan pada impor bahan bakar minyak.
“Energi merupakan faktor penting dalam geopolitik dan geoekonomi global. Karena itu, Presiden meminta kita mempercepat pemanfaatan potensi agar Indonesia semakin mandiri,” ujar Bahlil.
Rapat tingkat menteri ini turut dihadiri oleh Direktur Jenderal Tata Ruang, Suyus Windayana, serta sejumlah pimpinan kementerian dan lembaga lainnya dalam lingkup Kabinet Merah Putih.
