Teropong Indonesia, KOTA SUKABUMI – Program Pemberdayaan Rukun Warga (P2RW) kembali menjadi sorotan dalam kegiatan reses Anggota DPRD Kota Sukabumi dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Agus Samsul.
Dalam Reses Masa Persidangan ke-2 Tahun Sidang 2025–2026 yang digelar di Kampung Leles RT 03 RW 16, Kelurahan Karangtengah, Kecamatan Gunungpuyuh, Sabtu (7/2/2026), Agus menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan kembali program P2RW yang kembali dihapus dalam APBD 2026.
Agus menyampaikan, P2RW merupakan salah satu program strategis yang secara langsung menyentuh kebutuhan masyarakat di tingkat paling bawah, yakni rukun warga. Namun, ia menyayangkan karena program tersebut kembali tidak dianggarkan pada tahun 2026, meski sebelumnya sempat direalisasikan melalui APBD Perubahan 2025.
“Di 2025 P2RW sempat dihapus, tapi alhamdulillah bisa kembali terealisasi di APBD Perubahan. Sekarang di 2026 justru kembali dihilangkan. Ini tentu sangat disayangkan,” ujar Agus di hadapan warga.
Menurutnya, penghapusan P2RW berpotensi menghambat pemerataan pembangunan di Kota Sukabumi. Selama ini, P2RW menjadi instrumen utama pembangunan berbasis kewilayahan, mulai dari perbaikan infrastruktur lingkungan, peningkatan fasilitas umum, hingga penguatan kegiatan sosial kemasyarakatan.
“Manfaat P2RW sangat dirasakan oleh masyarakat. Pembangunannya mungkin kecil, tapi dampaknya besar karena langsung menyentuh kebutuhan warga,” tegasnya.
Sebagai anggota Komisi III DPRD Kota Sukabumi, Agus menegaskan pihak legislatif akan kembali memperjuangkan agar P2RW dapat diakomodasi dalam APBD
Perubahan 2026. Ia menyebutkan, meski belum tercantum dalam APBD murni, peluang penganggaran masih terbuka pada perubahan anggaran pertengahan tahun.
“Mudah-mudahan di Agustus atau September 2026 P2RW bisa kembali dianggarkan. Karena kalau bicara pembangunan berbasis wilayah, saat ini hampir tidak ada instrumen lain selain P2RW,” katanya.
Lebih lanjut, Agus menilai P2RW bukan sekadar program bantuan, melainkan instrumen pemerataan pembangunan yang mampu mengakomodasi kebutuhan riil masyarakat secara tepat sasaran. Melalui mekanisme di tingkat RW, aspirasi warga dapat diterjemahkan langsung menjadi kegiatan pembangunan yang konkret.
Ia pun berharap Pemerintah Kota Sukabumi, khususnya Wali Kota Sukabumi, dapat kembali memprioritaskan pembangunan berbasis wilayah dalam kebijakan anggaran ke depan.
“Kita ingin pembangunan yang merata dan benar-benar dirasakan sampai ke tingkat paling bawah,” ucapnya.
Reses tersebut berlangsung interaktif dan dihadiri Ketua DPC PKB Kota Sukabumi, Neneng Salmiah, serta perwakilan Dinas Sosial Kota Sukabumi. Berbagai aspirasi warga mengemuka, mulai dari kebutuhan bantuan sosial, persoalan pendidikan, perbaikan infrastruktur lingkungan, saluran drainase, hingga sarana dan prasarana masyarakat di tingkat RW.
Agus menegaskan seluruh aspirasi yang dihimpun dalam kegiatan reses akan menjadi bahan perjuangan DPRD agar kebijakan pembangunan Kota Sukabumi semakin berpihak pada kebutuhan masyarakat. (fal)
