Teropong Indonesia, KOTA ClMAHI — Kota Cimahi kembali menegaskan posisinya sebagai daerah rujukan nasional dan internasional dalam pengelolaan sanitasi berbasis masyarakat yang berketahanan iklim.
Hal tersebut ditandai dengan kunjungan resmi delegasi Pemerintah Vietnam dalam agenda South–South Learning Exchange yang difasilitasi UNICEF Indonesia bekerja sama dengan Bappenas dan Kementerian Pekerjaan Umum.
Delegasi dipimpin langsung oleh Mr. Luong Van Anh, Deputy Director General of the Department of Hydraulic Works Management and Construction, Ministry of Agriculture and Environment Vietnam.
Kunjungan ini bertujuan mempelajari secara langsung praktik terbaik Indonesia dalam penyediaan layanan air minum, sanitasi, dan higiene (WASH), khususnya di kawasan perkotaan padat yang rentan terhadap dampak perubahan iklim.
Sebagai bagian dari rangkaian kegiatan pada 12–15 Januari 2026, delegasi melakukan kunjungan lapangan ke lokasi Sanitasi Berbasis Masyarakat (SANIMAS) di RW 14 Kelurahan Baros.
Kota Cimahi dipilih karena dinilai berhasil membangun sistem sanitasi yang inklusif, berkelanjutan, dan berbasis partisipasi warga mulai dari tahap perencanaan hingga pengelolaan dan pemeliharaan.
Wali Kota Cimahi menegaskan bahwa sanitasi merupakan fondasi pembangunan kota yang tidak bisa dipandang sebatas pembangunan fisik semata.
“Sanitasi adalah investasi jangka panjang bagi kesehatan masyarakat, kualitas lingkungan, dan ketahanan kota terhadap perubahan iklim. Pendekatan berbasis masyarakat menjadi kunci agar sistem ini benar-benar berfungsi dan berkelanjutan,” tegasnya.
Ia juga menyebut kunjungan delegasi Vietnam sebagai pengakuan atas kerja kolektif pemerintah dan masyarakat Cimahi.
“Kunjungan ini bukan hanya kebanggaan, tetapi juga tanggung jawab untuk terus meningkatkan kualitas layanan sekaligus membuka ruang kolaborasi antarnegara,” ujarnya.
Ketua RW 14 Kelurahan Baros, Johny George Laurenz, menjelaskan bahwa wilayahnya kini telah memiliki dua unit SPALD-T. Satu unit dibangun melalui Program Citarum Harum tahun 2021 yang melayani 95 kepala keluarga, dan satu unit lainnya melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) yang melayani 60 kepala keluarga. Kedua fasilitas tersebut dikelola oleh KPP Flamboyan dan KPP Basis Indah.
“Awalnya memang ada penolakan dari warga karena kekhawatiran bau dan pencemaran sumur. Namun melalui pendekatan persuasif, terutama oleh kader-kader perempuan, masyarakat akhirnya menerima. Sekarang kami buktikan IPAL tidak berbau dan hampir seluruh warga RW 14 sudah stop BABS,” ungkap Johny.
Selama kunjungan lapangan, delegasi Vietnam mempelajari langsung mekanisme pelibatan masyarakat, pemilihan teknologi sanitasi yang aman dan terjangkau, serta strategi pembiayaan dan pemeliharaan agar sistem tetap berjalan dalam jangka panjang. Diskusi juga menyoroti peran penting perempuan, integrasi sanitasi dengan isu kesehatan dan lingkungan, serta adaptasi terhadap risiko iklim.
Perwakilan UNICEF Indonesia menyampaikan bahwa praktik SANIMAS di Cimahi relevan untuk direplikasi di Vietnam, mengingat kesamaan tantangan seperti kepadatan permukiman dan kerentanan terhadap perubahan iklim.
Pendekatan berbasis masyarakat dinilai efektif dalam memastikan keberlanjutan layanan sanitasi.
Menutup rangkaian kunjungan, Pemerintah Kota Cimahi berharap pertukaran pembelajaran ini memperkuat jejaring kerja sama internasional serta mendorong percepatan penyediaan sanitasi yang inklusif dan berketahanan iklim.
Kolaborasi lintas negara, mitra pembangunan, dan masyarakat diyakini menjadi kunci dalam mewujudkan kualitas hidup yang lebih sehat dan lingkungan yang berkelanjutan, baik di Indonesia maupun Vietnam. (Gani Abdul Rahman)
