TEROPONG INDONESIA – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menyoroti pentingnya peningkatan kualitas layanan di garda terdepan. Ia menekankan bahwa petugas loket wajib dibekali dengan pemahaman produk layanan (product knowledge) dan kemampuan pelayanan prima (hospitality) yang memadai, serta memastikan sinkronisasi yang kuat dengan tim back office.
“Ini perlu adanya assessment ulang para petugas loket di semua Kantah-kantah besar ini. Nantinya mereka akan dibekali pembinaan khusus product knowledge atau pengetahuan, lalu yang kedua adalah hospitality. Kombinasi dua ini penting,” ujar Menteri Nusron dalam kegiatan Pembinaan Jajaran Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta, di Kantor Pertanahan Kota Administratif Jakarta Timur, Selasa (13/01/2026).
Menurut Nusron, keseragaman pemahaman terhadap produk layanan yang didukung dengan pelayanan yang ramah dan informatif sangat krusial agar masyarakat mendapatkan informasi yang jelas dan komprehensif sejak awal. Hal ini untuk menghindari kendala yang sering terjadi, seperti pemohon yang datang berkali-kali namun persyaratan yang diminta selalu berubah-ubah atau tidak lengkap.
“Jadi makanya ini hospitality tim Loket itu. Hari ini berkas kurang persyaratan A, besok datang lagi kurang persyaratan B, besok ganti lagi, kan tidak komprehensif,” tegasnya.
Menteri Nusron menambahkan bahwa langkah pembinaan ini sangat mendesak mengingat masih ditemukannya tantangan koordinasi antara petugas loket dan back office dalam beberapa kunjungannya ke daerah. Oleh karena itu, ia memastikan petugas loket dan front office akan mendapatkan pembinaan khusus di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM).
“Penting ini petugas loket, karena front end kita kan di situ,” tambahnya.
Senada dengan itu, Direktur Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang (Dirjen SPPR), Virgo Eresta Jaya, menilai bahwa selain pembinaan bagi petugas, diperlukan pula penguatan peran Kepala Kantor Pertanahan dalam menyelaraskan komunikasi dan tugas antarunit.
“Dari Kepala Kantor juga harus singkronkan antara tugas petugas loket, manager loket dan back office. Itu dulu tugasnya untuk Kepala Kantor. Semisal berkas ditolak karena persyaratan ini, ya pastikan ada (satu kesepahaman),” jelas Virgo.
Dalam kegiatan pembinaan tersebut, para Kepala Kantor Pertanahan di lingkungan Kanwil BPN Provinsi DKI Jakarta juga memaparkan progres pelayanan serta berbagai tantangan yang dihadapi di masing-masing wilayah. Turut hadir mendampingi Menteri Nusron antara lain Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (PHPT), Asnaedi; Staf Khusus Menteri Bidang Komunikasi Strategis dan Kerja Sama Antarlembaga, Muda Saleh; serta sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Pejabat Administrator di lingkungan Kementerian ATR/BPN dan Kanwil DKI Jakarta.
