Teropong Indonesia, KOTA CIMAHI – Kawasan Cimindi di Kota Cimahi kembali berubah layaknya waduk dadakan setiap kali hujan deras mengguyur wilayah tersebut. Banjir yang terjadi pada Minggu (28/12/2025) setelah hujan turun selama lebih dari dua jam, kembali menghambat aktivitas warga di sekitar Pasar Cimindi dan pemukiman sekitarnya.
Fenomena banjir ini dinilai sudah bukan lagi masalah musiman, melainkan persoalan struktural yang perlu segera ditangani serius oleh pemerintah. Hal itu disampaikan Sekretaris Lembaga Kajian Strategis dan Lingkar Studi (KATALIS) Cimahi, Virlana Rahmansyah Ritonga.
“Saya sangat prihatin dengan kembali terjadinya banjir di Cimindi. Persoalan ini selalu berulang ketika hujan besar terjadi. Cimindi seperti ‘waduk dadakan’,” ujar Virlana saat ditemui pada Senin (29/12/25).
Menurutnya, faktor geografis turut memperparah kondisi banjir di kawasan Cimindi. Wilayah ini berada pada cekungan yang menerima kiriman air dari daerah yang lebih tinggi saat hujan deras melanda. Namun, keterbatasan kapasitas drainase menyebabkan air tidak dapat mengalir dengan baik dan akhirnya meluap ke permukiman.
“Cimindi ini berada dalam cekungan. Setiap hujan besar, selalu mendapat kiriman air dari daerah yang lebih tinggi, sementara drainase atau gorong-gorong tidak kuat menampungnya,” jelasnya.
Virlana mengatakan sampah memang berkontribusi terhadap tersumbatnya aliran air. Namun, menurutnya, ancaman yang lebih serius adalah penyempitan Daerah Aliran Sungai (DAS) akibat pembangunan di sekitar aliran sungai yang membuat pelebaran air tidak bisa optimal.
“Sampah bisa dibersihkan sehingga aliran air kembali berjalan. Tetapi penyempitan DAS akibat bangunan berdampak lebih permanen dan jauh lebih sulit diselesaikan, karena itu persoalan struktural,” tegasnya.
Ia menyebutkan upaya pengerukan sungai tidak akan efektif selama bangunan di sekitar Cimindi masih mempersempit aliran sungai.
“Kalau sungai dikeruk sedalam apa pun, tapi di Cimindi terjadi penyempitan karena bangunan, air akan tetap meluap. Ini yang harus menjadi perhatian,” ujarnya.
Virlana menegaskan, banjir di Cimindi merupakan persoalan lintas wilayah sehingga tidak bisa hanya diselesaikan oleh Pemkot Cimahi semata. Koordinasi dengan daerah tetangga sangat dibutuhkan agar upaya penanggulangan banjir berjalan komprehensif.
“Perlu ada sinkronisasi pemerintah antarwilayah atau G to G, antara Pemkot Cimahi, Pemkot Bandung, dan Pemprov Jawa Barat. Jangan sampai satu wilayah memperlebar sungai, sementara wilayah tetangganya membiarkan penyempitan,” paparnya.
Ia menyarankan agar kolam retensi Pasirkaliki dioptimalkan kembali untuk menahan derasnya debit air menuju Cimindi. Selain itu, normalisasi sungai dengan pelebaran badan sungai dan pembangunan gorong-gorong berkapasitas besar perlu didorong sebagai langkah antisipatif.
Virlana menilai wajar apabila masyarakat Cimindi merasa geram, mengingat banjir sudah terjadi berulang dalam waktu yang cukup panjang. Karena itu, ia meminta pemerintah bergerak lebih tegas apabila ditemukan bangunan yang terbukti mempersempit aliran sungai.
“Harus ada keberanian dari Pemkot Cimahi untuk melakukan audit bila ada dugaan penyempitan DAS oleh bangunan liar. Tentu saja tanpa menanggalkan aspek sosial dan kemanusiaan,” pungkasnya. (Gani Abdul Rahman)
