Pemkot Sukabumi Lantik 1.827 P3K Paruh Waktu, Terbesar Sepanjang Sejarah Kota Sukabumi

Teropong Indonesia, KOTA SUKABUMI – Pemerintah Kota Sukabumi menggelar Pelantikan dan Penyerahan SK Pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) Paruh Waktu Tahun 2025 di Lapang Merdeka, Jumat (21/11/2025).

Kegiatan monumental ini dipimpin langsung oleh Wali Kota Sukabumi, H. Ayep Zaki, didampingi Wakil Wali Kota Bobby Maulana, Ketua Bidang 1 TP PKK Kota Sukabumi Kia Florita, unsur Forkopimda, para kepala SKPD, serta ribuan peserta pelantikan.

Pada kesempatan tersebut, sebanyak 1.827 pegawai resmi dilantik, menjadikannya proses pengangkatan pegawai terbesar dalam sejarah Kota Sukabumi.

Wali Kota Ayep Zaki menyampaikan rasa syukur atas terselenggaranya penataan tenaga honorer menjadi P3K Paruh Waktu, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN. Ia menjelaskan bahwa proses seleksi telah berlangsung sejak Agustus 2024 dan mencapai puncaknya pada pelantikan hari ini.

Menurut Wali Kota, status baru sebagai P3K bukan hanya sebagai bentuk penghargaan atas pengabdian para pegawai, tetapi juga menuntut tanggung jawab besar untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.

“Di luar sana banyak yang berharap mendapat kesempatan yang sama. Karena itu, amanah ini harus disyukuri dengan menunjukkan kinerja terbaik,” tegasnya.

Wali Kota juga menjelaskan bahwa seluruh P3K Paruh Waktu terikat kontrak selama satu tahun, mulai 1 Oktober 2025 hingga 30 September 2026. Kinerja selama masa kontrak akan menjadi penentu apakah kontrak dapat diperpanjang.

Perpanjangan, jelasnya, hanya diberikan kepada pegawai yang memiliki catatan kinerja sangat baik. Sementara bagi mereka yang menunjukkan kinerja rendah, berpotensi tidak dilanjutkan. Kebijakan ini diterapkan untuk menjaga profesionalitas, disiplin, serta kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Pada kesempatan tersebut, Wali Kota juga menekankan pentingnya loyalitas terhadap kepala daerah sebagai nilai dasar ASN. Loyalitas tersebut diwujudkan dalam kepatuhan terhadap kebijakan daerah, integritas dalam menjalankan tugas, serta menjaga harmoni dalam birokrasi.

“Birokrasi harus solid, kompak, dan memiliki satu visi dalam membangun Kota Sukabumi,” ujarnya. Ia mengajak seluruh pegawai meninggalkan pola kerja lama dan beralih ke pola kerja yang lebih inovatif, adaptif, serta responsif terhadap perkembangan zaman.

Selain itu, Wali Kota turut menyoroti maraknya pinjaman bank di kalangan ASN. Ia mengingatkan para pimpinan SKPD untuk lebih selektif dalam memberikan rekomendasi pinjaman agar pegawai tidak terbebani cicilan besar yang dapat mengganggu kesejahteraan dan kinerja.

Menurutnya, terdapat sejumlah kasus pegawai yang hanya menerima sisa gaji sangat kecil akibat potongan pinjaman bulanan. Karena itu, kebijakan kehati-hatian diperlukan untuk menjaga kondisi finansial aparatur.

Dalam sesi wawancara usai pelantikan, Wali Kota menyampaikan bahwa Pemerintah Kota Sukabumi telah menuntaskan seluruh amanat pemerintah pusat terkait penataan tenaga honorer. Pengangkatan P3K Paruh Waktu, ujarnya, juga bertujuan memperkuat birokrasi dan memastikan pelayanan publik berjalan lebih optimal.

Ayep Zaki kembali menegaskan bahwa ASN adalah instrumen penting dalam membawa kesejahteraan bagi masyarakat. Karena itu, setiap pegawai wajib menjaga integritas, etika, serta profesionalitas kerja.

Ia juga menyinggung soal netralitas ASN menjelang tahun politik. Pemerintah Kota, kata Wali Kota, telah melakukan pengecekan dan penertiban terhadap pegawai yang terindikasi memiliki afiliasi politik. Mereka yang terbukti terlibat telah mengundurkan diri sebelum pelantikan, dan proses penyisiran akan terus dilakukan untuk memastikan seluruh ASN berada dalam koridor netralitas.

Mengakhiri rangkaian acara, Wali Kota mengajak seluruh P3K Paruh Waktu untuk bekerja kompak dan solid bersama pemerintah daerah dalam mewujudkan kemajuan Kota Sukabumi. Acara ditutup dengan sujud syukur yang dipimpin langsung oleh Wali Kota bersama ribuan pegawai sebagai simbol rasa syukur atas amanah yang diterima serta komitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. (rifal)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *