Teropong Indonesia, KOTA SUKABUMI – Anggota DPRD Kota Sukabumi dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Raden Koesoemo Hutoripto, melaksanakan reses masa sidang I tahun 2025 di Kampung Pangkalan RT 06 RW 14, Kelurahan Cisarua, Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi, Selasa (24/9/2025). Kegiatan ini menjadi ajang menyerap aspirasi masyarakat secara langsung dari akar rumput.
Dalam reses tersebut, warga menyampaikan sejumlah persoalan. Pertama, terkait program nasional Makanan Bergizi Gratis (MBG). Masyarakat menilai porsi makanan yang diberikan masih kurang sesuai, baik dari sisi jumlah maupun kualitas gizi.
“Insyaallah, masukan ini akan kami teruskan ke koordinator MBG tingkat kota. Tujuannya bukan untuk menyalahkan, melainkan sebagai bahan perbaikan kualitas ke depan. Karena MBG ini adalah makanan bergizi gratis, bukan sekadar makanan gratis tanpa gizi. Jadi, kandungan gizinya harus benar-benar diperhatikan,” ujar Raden Koesoemo.
Persoalan kedua yang muncul adalah masalah infrastruktur wilayah. Warga mengeluhkan adanya TPT yang belum terbangun, irigasi yang perlu diperbaiki, serta persoalan klasik mengenai sampah. Kebiasaan sebagian masyarakat yang masih membuang sampah ke sungai dinilai memperparah kondisi, terlebih TPA sudah hampir overload dan mendapat ultimatum dari kementerian agar segera ada perbaikan.
“Langkah awal yang harus dilakukan adalah memilah sampah dari rumah. Peran TPS 3R di beberapa kelurahan juga harus dimaksimalkan agar volume sampah yang masuk ke TPA bisa berkurang, minimal 40 persen,” jelasnya.
Selain itu, masyarakat juga menyoroti pentingnya keberlanjutan program P2RW yang dinilai sangat bermanfaat untuk pembangunan infrastruktur di tingkat RW dan RT. Aspirasi lain yang muncul adalah kebutuhan pelatihan pemberdayaan masyarakat, khususnya di bidang UMKM.
“Insyaallah, hal ini akan kami fasilitasi dengan menjembatani ke dinas terkait. Aspirasi lain terkait infrastruktur pun akan kami teruskan. Karena di Kota Sukabumi tidak ada program pokir untuk dewan, maka semua aspirasi ini akan langsung diteruskan ke pemerintah daerah maupun dinas terkait,” tambahnya. (rifal)
