TEROPONG INDONESIA, Cimahi – Ketua DPRD Kota Cimahi, Wahyu Widyatmoko memastikan tidak ada kenaikan tunjangan bagi anggota legislatif di Cimahi.
Oleh karena itu, pihaknya bakal segera melakukan evaluasi secara menyeluruh terkait pengelolaan keuangan lembaganya.
“Evaluasi itu sebagai upaya kami untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi anggaran,” kata Wahyu, Rabu 10 September 2025.
Wahyu menyebut, langkah evaluasi ini mencakup beberapa jenis tunjangan, antara lain tunjangan perumahan, transportasi, komunikasi, serta tunjangan reses.
Menurutnya, evaluasi tersebut dilakukan untuk memastikan kesesuaian tunjangan dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah.
“Tunjangan perumahan, transportasi, komunikasi, dan reses akan kita evaluasi bersama. Kita akan berdiskusi tentang rumus-rumus yang digunakan dalam menentukan besarannya,” tuturnya.
Ia juga menjelaskan bahwa beberapa tunjangan, seperti tunjangan komunikasi dan insentif, sangat bergantung pada kemampuan fiskal daerah.
Sementara itu, tunjangan lain seperti tunjangan reses dan biaya operasional penyelenggaraan (BOP) sudah memiliki formula yang baku dalam penetapannya.
Langkah penting lainnya adalah pemangkasan anggaran untuk kunjungan kerja (kunker) DPRD. Mengacu pada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran, DPRD Kota Cimahi memangkas anggaran kunjungan kerja lebih dari 50 persen.
Dana yang dipangkas tersebut akan dikembalikan ke kas daerah.
“Ini bagian dari komitmen kami untuk menjalankan prinsip efisiensi. Anggaran kunker yang dipangkas akan dikembalikan ke kas daerah, sebagai bentuk penghematan dan efisiensi penggunaan sumber daya,” tambah Wahyu.
Langkah evaluasi tunjangan dan pemangkasan anggaran kunker ini menjadi bagian dari upaya DPRD Kota Cimahi untuk meningkatkan akuntabilitas serta menjaga kepercayaan publik.
Dengan pengelolaan anggaran yang lebih transparan, diharapkan DPRD dapat menjalankan fungsinya secara optimal tanpa membebani keuangan daerah.
Wahyu menegaskan bahwa seluruh kebijakan ini akan dilakukan secara terbuka dan melibatkan berbagai pihak terkait agar hasilnya objektif dan sesuai dengan kebutuhan pelayanan kepada masyarakat. (Gani Abdul Rahman)
