Teropong Indonesia, KOTA CIMAHI – Ratusan mahasiswa dari organisasi PMII, GMNI, dan Hima Persis Kota Cimahi turun ke jalan dan menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Cimahi, Selasa (2/9/2025).
Aksi dimulai dari Taman Segitiga Cimahi Mall dan berlangsung dengan pengawalan ketat aparat kepolisian.
Aksi ini bukan sekadar orasi. Mahasiswa secara tegas menyuarakan ketidakpuasan terhadap kinerja DPRD dan Pemerintah Kota Cimahi yang dinilai tidak berpihak pada rakyat.
Mereka menuntut pencabutan tunjangan DPR, mengecam sikap legislatif yang dinilai jauh dari realitas sosial, serta menyoroti kematian tragis driver ojek online, Affan Kurniawan, yang tewas akibat tertabrak kendaraan Brimob.
“Dewan hari ini bukan lagi representasi rakyat. Tunjangan mereka justru jadi simbol pengkhianatan terhadap keadilan sosial,” ujar Rizky Aliansyah, Ketua Cabang PMII Cimahi. Ia menyebut aksi diikuti lebih dari 100 mahasiswa dari berbagai organisasi.
Rizky juga mengkritik keras kepemimpinan Wali Kota Ngatiyana dan Wakilnya, Adhitia, yang dianggap minim kinerja dan nyaris tak terlihat di tengah masyarakat. “Sudah hampir setahun menjabat, tapi kontribusi konkret mereka masih jadi tanda tanya besar,” tegasnya.
Ketua GMNI Cimahi, Akhip, menambahkan bahwa aksi mereka berjalan sesuai aturan dan murni menyuarakan keresahan masyarakat. Ia menolak anggapan bahwa aksi tersebut berpotensi ricuh. “Kalau ada provokasi, kami pastikan itu bukan dari barisan kami,” katanya.
Mahasiswa menuntut kehadiran Ketua DPRD Cimahi dan Kapolres Cimahi untuk menemui massa dan menandatangani tuntutan secara langsung.
Mereka memberi ultimatum jika tuntutan diabaikan, gelombang aksi lanjutan akan kembali digelar dalam skala lebih besar.
Isu utama yang diangkat mencakup evaluasi penggunaan APBD yang dinilai tidak efisien, perlunya peningkatan kesejahteraan rakyat, serta persoalan pengangguran yang sangat memprihatinkan.
Data terakhir mencatat Cimahi sebagai kota dengan tingkat pengangguran tertinggi di Jawa Barat.
“APBD bukan untuk bancakan elite. Itu uang rakyat, dan harus digunakan untuk sektor prioritas seperti pendidikan, pengentasan kemiskinan, dan penciptaan lapangan kerja. Itu pekerjaan rumah utama Pemkot dan DPRD,” tutup Akhip. (Gani Abdul Rahman)
