Teropong Indonesia, KOTA SUKABUMI – Pemerintah Kota Sukabumi menggelar Ngobrol Happy (Ngopi) edisi perdana di Halaman Setda Kota Sukabumi, Kamis (14/8/2025). Program ini merupakan janji politik Wali Kota H. Ayep Zaki dan Wakil Wali Kota Bobby Maulana untuk menghadirkan ruang dialog langsung antara pimpinan daerah dengan masyarakat.
Ngopi diinisiasi untuk menepis stigma bahwa kepala daerah sulit ditemui pasca-pemilihan umum. Acara ini dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), kepala SKPD, dan perwakilan mahasiswa, dengan Dr. Yana Fajar bertindak sebagai pemandu.
Forum dibuka dengan pertanyaan kunci mengenai capaian Pemerintah Kota Sukabumi selama enam bulan kepemimpinan Ayep Zaki dan Bobby Maulana. Wali Kota memaparkan sejumlah keberhasilan, di antaranya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), penguatan Sukabumi sebagai kota toleran, serta normalisasi pajak dan retribusi daerah melalui pembentukan tim gabungan, penandatanganan pakta integritas, sosialisasi masif, hingga penerapan sistem pembayaran non-tunai.
Di bidang infrastruktur, Pemkot telah melakukan penataan kota skala kecil namun berdampak langsung, seperti perbaikan sejumlah ruas jalan, penguatan nilai hidup berkelanjutan, optimalisasi pengelolaan BLUD dan BUMD, khususnya RSUD Bunut yang kini mencatat keuntungan. Selain itu, dicanangkan Gerakan Wakaf Uang untuk mewujudkan Sukabumi sebagai Kota Wakaf.
Wali Kota Ayep Zaki menegaskan pihaknya akan terus membuka ruang diskusi dengan masyarakat, termasuk melalui kunjungan ke kampus dan melibatkan seluruh SKPD dalam dialog langsung.
Wakil Wali Kota Bobby Maulana menambahkan, Ngopi menjadi wadah keterbukaan yang tidak dimaksudkan untuk menggurui, melainkan membangun kepercayaan publik.
“Pemimpin hadir untuk mendengar dan bertindak, bukan sekadar berbicara. Kita harus siap dikritik, namun Sukabumi juga perlu menjaga nama baik dan prestasi. Memang masih ada kekurangan, tetapi jika dipandang positif, hal itu menjadi kekuatan untuk terus memperbaiki diri,” ujar Bobby.
Ia memastikan Ngopi akan digelar rutin sebagai upaya menjawab pertanyaan publik sekaligus menghapus stigma sulitnya bertemu kepala daerah setelah terpilih. (rifal)
