(Teropong Indonesia )-, Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pemukiman Nasional (ASPRUMNAS) menyuarakan keprihatinannya atas lambannya proses BI Checking yang dinilai menghambat pengajuan Kredit Pemilikan Rumah (KPR), serta berdampak langsung pada kelancaran pembangunan dan penjualan rumah.
Wakil Ketua Umum DPP ASPRUMNAS, Sonia Sugian, menyampaikan keluhan tersebut langsung di hadapan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman RI, Maruarar Sirait, dalam forum pengembang nasional yang digelar di Bandung.
“Banyak pengembang mengalami kesulitan karena proses BI Checking yang panjang dan belum terintegrasi secara maksimal. Hal ini menyebabkan keterlambatan dalam pengajuan KPR oleh calon pembeli, yang pada akhirnya memperlambat penjualan dan pembangunan rumah,” ungkap Sonia.
Menurutnya, ketidakterpaduan sistem antara BI Checking dan sistem pengajuan KPR, serta data debitur yang tidak lengkap atau tidak akurat, menjadi salah satu penyebab utama lambannya proses verifikasi. Tak jarang pula ditemukan masalah teknis atau administratif yang memperburuk situasi.
“Beberapa debitur belum memiliki riwayat kredit yang lengkap, atau datanya belum ter-update di sistem BI Checking. Ini membuat pengembang kesulitan mendapatkan informasi yang valid dan cepat,” tambah Sonia.
Ia menegaskan bahwa proses yang lambat ini berisiko besar bagi pengembang, karena bisa menyebabkan calon pembeli berpindah ke pengembang lain yang menawarkan proses KPR yang lebih cepat dan mudah.
Dorongan untuk Perubahan
ASPRUMNAS, kata Sonia, mendorong agar proses BI Checking ditingkatkan dari sisi kecepatan, akurasi, serta integrasi sistem. Selain itu, ia menekankan pentingnya peningkatan layanan pelanggan dari lembaga keuangan, khususnya dalam menyelesaikan permasalahan yang muncul akibat BI Checking yang bermasalah.
“Kami berharap ada koordinasi yang lebih kuat dan sinergis antara pengembang, lembaga keuangan, dan BI. Tujuannya satu: memperlancar proses BI Checking dan mempercepat akses KPR bagi masyarakat,” pungkasnya.
ASPRUMNAS menilai, perbaikan sistem ini sangat krusial untuk mendukung target penyediaan perumahan nasional, sekaligus menjaga momentum pertumbuhan sektor properti di Indonesia.
