Akuntabilitas Berorientasi Pada Hasil Dalam Pengelolaan Keuangan Negara

Penulis: Nurkhamdani, S.IP, M.M

Analis Pengelolaan Keuangan APBN Madya

Badan Riset dan Inovasi Nasional ( BRIN)

Pembukaan UUD 1945 menetapkan tujuan utama negara Indonesia untuk melindungi segenap bangsa dan memajukan kesejahteraan umum. Pasal 23 UUD 1945 mengatur tentang keuangan negara, dengan penjabaran lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003. Keuangan negara, menurut undang-undang tersebut, meliputi hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang serta segala yang dapat dijadikan milik negara.

Penerapan good governance dalam pengelolaan keuangan negara harus profesional, terbuka, dan bertanggung jawab sesuai dengan UUD 1945. Prinsip-prinsip pengelolaan keuangan negara, termasuk akuntabilitas dan berorientasi pada hasil, menjadi landasan yang penting.

Akuntabilitas berasal dari kata Accountability yang berarti pertanggungjawaban. Secara umum, akuntabilitas mencakup kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban terkait kinerja dan tindakan kepada pihak yang berwenang. Menurut Prof. Dr. Miriam Budiardjo pakar ilmu politik dan diplomat Indonesia, penulis buku Dasar-Dasar Ilmu Politik  menjelaskan akuntabilitas adalah pertanggungjawaban pihak yang diberi kuasa mandat untuk memerintah kepada yang memberi mereka mandat.

Keuangan negara menjadi aspek penting dalam penyelenggaraan negara. Pengelolaan keuangan negara dipegang oleh Presiden, yang dibantu oleh lembaga-lembaga negara. Dalam konteks akuntabilitas dan berorientasi pada hasil, penting untuk memastikan bahwa kegiatan yang dibiayai dari dana APBN memberikan manfaat bagi masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan mereka.

Dalam pelaksanaan  Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara / APBN, penting bagi pengelola keuangan negara untuk berorientasi pada hasil. Para penanggung jawab kegiatan harus mampu mempertanggungjawabkan hasil program tersebut kepada masyarakat. Pola pikir pelaksanaan kegiatan tidak hanya berfokus pada proses, tetapi juga pada dampak yang dihasilkan untuk kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Baca Juga :  Transisi Energi Bersih Indonesia Makin Kuat

Dalam sistem pengelolaan anggaran negara di Indonesia, terdapat perkembangan yang signifikan seiring dengan adopsi prinsip-prinsip good governance. Pengelolaan keuangan negara yang profesional, terbuka, dan bertanggung jawab menjadi kunci dalam mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan.

Good Governance dalam Pengelolaan Keuangan Negara

Sejak krisis moneter tahun 1998, Indonesia telah memulai berbagai inisiatif untuk mempromosikan good governance. Prinsip-prinsip good governance mencakup asas-asas umum pemerintahan yang baik, seperti kepastian hukum, keseimbangan, kesamaan, keadilan, dan penyelenggaraan kepentingan umum.

Dengan mengadopsi prinsip-prinsip good governance, Indonesia bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi publik dalam pengelolaan keuangan negara. Langkah-langkah ini diharapkan dapat memperkuat fondasi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Akuntabilitas berorientasi pada hasil menjadi landasan penting dalam pengelolaan keuangan negara. Dengan memastikan bahwa setiap kegiatan yang dibiayai dari dana APBN memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat, Indonesia dapat mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan sesuai dengan visi negara yang tercantum dalam UUD 1945. Dengan menerapkan prinsip-prinsip good governance, Indonesia dapat memperkuat fondasi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *