Teropong Indonesia (Kota Bandung)-, Semakin bertambahnya jumlah penduduk dan keminatan pelajar melanjutkan sekolah. Pada tahun 2024 Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat akan memperluas akses pendidikan bagi pelajar di Jawa Barat. Melalui program pendirian atau penambahan sekolah negeri atau sekolah swasta yang sudah ada dirubah statusnya menjadi negeri. Selain itu jumlah sekolah peduli duafa atau kouta bagi pelajar dari keluarga ekonomi tidak mampu akan ditambah.
Ketua Umum Forum Kepala SMA Swasta Jawa Barat atau FKSS Jabar, Kepala SMA Guna Dharma Kota Bandung, Ade Dayat Hendriana S.H menyatakan sebelum ada pendirian Sekolah negeri baru di suatu daerah, minimal harus kordinasi dulu dengan KCD atau FKSS yang ada di daerah. “Misalnya kalau ada rencana pendirian sekolah negeri di Cisalak atau Binong Kabupaten Subang, maka seharusnya komunikasi terlebih dahulu dengan FKSS Subang,”jelasnya kepada media cetak dan online koran SINAR PAGI di ruang kerjanya (4/5//2023)
Lalu membahas secara bersama-sama. Apakah hasil kajiannya sudah menyeluruh dengan melihat dampak positif dan negatifnya, dipertimbangkan terlebih dahulu sebelum disosialisasikan di media massa. Setelah disimpulkan tentang mungkin atau tidak untuk didirikan sekolah di sana?…
“Sedangkan untuk sekolah swasta dirubah statusnya menjadi negeri, itu sebaiknya harus ada komunikasi dengan pihak yayasan yang memilikinya. Walaupun saat ini ini belum ada sekolah, khususnya SMA yang berubah menjadi negeri. Namun jika ada sekolah swasta yang pailit lalu di kelola negeri itu bisa saja,”ucapnya
Perihal adanya jumlah kenaikan kouta untuk program Sekolah swasta peduli dhuafa. Awalnya dari sekitar 3200 menjadi 7000 siswa. FKSS Jabar menyarankan agar semua sekolah membuka kouta bagi pelajar dhuafa minimal 10% persen. Tidak akan rugi, karena ada bantuan Bantuan Oprasional Satuan Pendidikan/BOSP, Bantuan Pendidikan Menengah Universal /BPMU, apalagi di Kota Bandung ada bantuan untuk siswa Rawan Melanjutkan Pendidikan.
“Kalau untuk Sekolah yang besar atau menengah ke atas dan biaya pendidikannya lebih mahal dari sekolah lain. Maka Harus ihklas membantu melalui subsidi silang kalau tidak ada bantuan tambahan dari pemerintah daerah kota atau kabupatennya,”ungkapnya.
