Ragam  

Komunitas Maharakyat Hidupkan Budaya Diskusi, Dorong Warga Kritis Memahami Hukum

Teropong Indonesia, KOTA CIMAHI – Membangun masyarakat yang kritis tidak cukup hanya dengan menyampaikan kritik. Dibutuhkan ruang dialog, pertukaran gagasan, serta keberanian untuk belajar dan memahami persoalan yang terjadi di tengah kehidupan sosial. Semangat itulah yang terus dibangun Komunitas Maharakyat melalui kegiatan Kajian Warga.

Kali ini, Maharakyat mengangkat tema “Bagaimana Hukum Bekerja?” dalam sebuah diskusi yang berlangsung di Oppa Coffee and Space, Selasa (17/11/2026) malam. Kegiatan yang dimulai pukul 19.00 WIB tersebut diikuti sekitar 15 peserta dari kalangan mahasiswa dan masyarakat umum.

Menghadirkan M. Irvanda Zulqifli, S.H., lulusan Universitas Langlangbuana, sebagai pemateri, kajian ini menjadi ruang belajar bersama untuk membedah persoalan hukum secara lebih dekat, terbuka, dan mudah dipahami masyarakat.

Bagi Maharakyat, hukum bukan hanya persoalan pasal, pengadilan, aparat penegak hukum, ataupun kepentingan para pemangku kekuasaan. Hukum merupakan bagian dari kehidupan masyarakat yang setiap saat bersentuhan dengan hak, kewajiban, kebebasan, dan keadilan.

Melalui diskusi tersebut, peserta diajak memahami bahwa menjadi warga negara bukan sekadar menjalankan kewajiban dan menaati aturan, tetapi juga memiliki kesadaran untuk mengetahui bagaimana aturan dibuat, diterapkan, serta diawasi.

Membangun Kesadaran, Bukan Sekadar Menambah Pengetahuan

Diskusi diawali dengan pembahasan mengenai Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945. Dari titik tersebut, pembicaraan berkembang pada pengertian hukum menurut sejumlah pemikir, di antaranya Mochtar Kusumaatmadja, Utrecht, Sudikno Mertokusumo, dan Satjipto Rahardjo.

Salah satu pemikiran yang menarik perhatian adalah konsep hukum progresif Satjipto Rahardjo, yang menempatkan manusia sebagai tujuan utama keberadaan hukum.

Gagasan tersebut memberikan pesan bahwa hukum seharusnya menjadi instrumen untuk menghadirkan keadilan dan melindungi kepentingan manusia, bukan justru menjadi perangkat yang menjauhkan masyarakat dari rasa keadilan.

Peserta juga diajak menelusuri sejarah perkembangan hukum, mulai dari Kode Hammurabi, hukum Romawi, hingga perkembangan hukum modern. Pembahasan ini memperlihatkan bahwa hukum sesungguhnya tumbuh bersama kehidupan masyarakat.

Sebagaimana adagium Latin ubi societas ibi ius, di mana ada masyarakat, di situ ada hukum.

Tidak hanya membahas sejarah, kajian juga mengupas empat norma kehidupan, tujuan hukum menurut Gustav Radbruch, hierarki peraturan perundang-undangan, hingga berbagai prinsip dalam hukum pidana dan perdata.

Materi tersebut menjadi bekal bagi peserta untuk memahami bahwa hukum memiliki sistem, prinsip, dan batasan yang harus dihormati oleh setiap pihak, termasuk penyelenggara negara.

Mengajak Warga Memahami Relasi Hukum dan Kekuasaan

Salah satu pembahasan yang memiliki relevansi kuat dengan kehidupan demokrasi adalah hubungan antara hukum dan politik.

Mengacu pada pemikiran Mahfud MD, hukum tidak lahir di ruang hampa. Produk hukum merupakan hasil proses politik yang tidak terlepas dari konfigurasi kekuasaan dan kepentingan yang berkembang.

Melalui contoh revisi UU KPK Nomor 19 Tahun 2019 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 mengenai UU Cipta Kerja, peserta diajak melihat bagaimana politik dapat memengaruhi pembentukan hukum, sementara hukum juga memiliki fungsi membatasi kekuasaan.

Pembahasan tersebut menjadi penting karena masyarakat perlu memiliki kemampuan untuk membaca kebijakan secara kritis, bukan sekadar menerima setiap keputusan yang dihasilkan oleh pemegang kekuasaan.

Dalam negara demokrasi, partisipasi masyarakat tidak boleh berhenti pada momentum pemilihan umum. Pengawasan terhadap kebijakan dan proses penyelenggaraan negara juga merupakan bagian dari tanggung jawab warga negara.

Hak Menyampaikan Pendapat Harus Dipahami dan Diperjuangkan

Pembahasan semakin dekat dengan kehidupan masyarakat ketika memasuki materi kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum.

Irvanda menjelaskan bahwa demonstrasi merupakan hak warga negara yang dilindungi UU Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

Dalam ketentuan tersebut, unjuk rasa atau demonstrasi merupakan salah satu bentuk penyampaian pendapat yang dijamin oleh undang-undang.

Peserta juga mendapatkan pemahaman mengenai perbedaan pemberitahuan dan perizinan demonstrasi. Pemberitahuan kepada kepolisian merupakan kewajiban prosedural, bukan permohonan izin untuk mendapatkan hak menyampaikan pendapat.

Meski demikian, pelaksanaannya tetap harus memperhatikan ketentuan hukum, menghormati hak orang lain, serta menjaga ketertiban umum.

Pembahasan ini mempertegas pentingnya literasi hukum bagi masyarakat. Sebab, tanpa pemahaman yang memadai, hak-hak warga negara berpotensi tidak digunakan secara optimal.

Komunitas Maharakyat dan Komitmen Menghadirkan Ruang Belajar Rakyat

Kegiatan Kajian Warga ini menjadi salah satu upaya Komunitas Maharakyat dalam menghidupkan tradisi diskusi dan membangun budaya intelektual di tengah masyarakat.

Ruang diskusi tidak harus selalu berlangsung di lingkungan kampus, gedung pemerintahan, ataupun forum formal. Tempat sederhana sekalipun dapat menjadi ruang bertukar gagasan selama ada kemauan untuk belajar, berdialog, dan membangun kesadaran bersama.

Melalui pendekatan tersebut, Maharakyat berupaya menjadikan pengetahuan sebagai sesuatu yang dekat dengan kehidupan rakyat. Berbagai persoalan sosial, hukum, politik, dan kebijakan publik perlu dibicarakan secara terbuka agar masyarakat memiliki perspektif yang lebih luas.

Kajian ini sekaligus menjadi pengingat bahwa masyarakat yang kritis tidak lahir dari kebiasaan menerima informasi begitu saja, melainkan dari keberanian bertanya, menguji argumentasi, dan memahami persoalan berdasarkan pengetahuan.

Pada akhirnya, membangun kesadaran hukum bukan hanya tanggung jawab lembaga pendidikan maupun aparat negara. Komunitas dan masyarakat sipil juga memiliki peran penting dalam menciptakan ruang pembelajaran yang mendorong tumbuhnya warga negara yang sadar akan hak dan kewajibannya.

Maharakyat percaya, perubahan tidak selalu dimulai dari ruang kekuasaan. Ia dapat tumbuh dari ruang-ruang diskusi sederhana, ketika masyarakat mulai berani berpikir kritis, memahami persoalan, dan menyuarakan gagasan demi kehidupan yang lebih adil. (Gani Abdul Rahman)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *