TEROPONG INDONESIA – Dua tahun perjalanan Kabinet Merah Putih di bawah kepemimpinan Presiden Republik Indonesia membawa angin segar bagi penataan agraria nasional.
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengambil langkah strategis dengan mengoptimalkan aset negara yang sebelumnya tidak bernilai ekonomis.
Berdasarkan data terbaru hingga November 2026, Kementerian ATR/BPN telah menerbitkan Surat Keputusan (SK) Pendayagunaan Tanah Cadangan Umum Negara (TCUN) dengan total luas mencapai 19.064,58 hektare.
Dari angka fantastis tersebut, porsi terbesar yakni seluas 13.226,49 hektare atau sekitar 69 persen resmi dialokasikan untuk kepentingan Reforma Agraria.
Kebijakan ini dinilai sebagai wujud keberpihakan negara terhadap pemerataan penguasaan tanah bagi masyarakat kecil.
Plh. Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang (PPTR) Kementerian ATR/BPN, Dwi Budi Martono, menegaskan bahwa capaian ini bukan sekadar deretan angka administratif di atas kertas.
“Capaian kinerja ini bukan sekadar deretan angka output, melainkan manfaat nyata yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujar Dwi Budi Martono dalam keterangan resminya di Jakarta, Jumat (6/11/2026).
Di balik kebijakan alokasi lahan tersebut, tersimpan tantangan besar terkait tata kelola aset negara. TCUN pada dasarnya merupakan instrumen hukum yang lahir dari hasil penertiban tanah-tanah telantar yang sebelumnya terbengkalai dan tidak dimanfaatkan sesuai izin.
Negara mengambil alih aset tersebut untuk kemudian didayagunakan kembali demi kepentingan yang lebih luas dan berkeadilan sosial.
Namun, pengembalian status tanah kepada negara bukanlah proses yang sederhana. Kementerian ATR/BPN menerapkan mekanisme verifikasi yang sangat ketat, mencakup aspek fisik di lapangan maupun keabsahan yuridis dokumen pertanahan.
Langkah preventif ini ditempuh untuk memastikan bahwa objek TCUN yang akan didistribusikan benar-benar bersih dari sengketa hukum di kemudian hari.
Selain porsi terbesar untuk Reforma Agraria, sisa lahan dari total SK TCUN tersebut juga didistribusikan secara terukur. Sebanyak 5.702,13 hektare dialokasikan untuk memperkuat operasional Badan Tanah, sementara 135,96 hektare sisanya dicadangkan sebagai Cadangan Negara Lainnya guna mengantisipasi kebutuhan strategis di masa mendatang.
Langkah progresif pemerintah dalam menggenjot produktivitas lahan ini tidak berhenti pada tahap penyerahan SK semata.
Guna mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang atau penelantaran jilid kedua, Direktorat Jenderal PPTR berkomitmen untuk terus mengintensifkan fungsi pengawasan dan evaluasi secara berkala.
Tahapan monitoring ini dinilai sangat krusial untuk menjamin agar setiap jengkal tanah yang telah dialokasikan benar-benar dieksekusi sesuai dengan peruntukan awalnya. Pemerintah ingin memastikan bahwa siklus inventarisasi, pendayagunaan, hingga pengawasan dapat berjalan sinergis dalam mengubah tanah mati menjadi kawasan yang bernilai ekonomis tinggi.
Melalui optimalisasi ini, kelompok masyarakat ekonomi lemah menjadi target utama penerima manfaat. Hal tersebut sejalan dengan amanat konstitusi mengenai fungsi sosial tanah yang harus berorientasi pada kemakmuran rakyat secara menyeluruh dan berkeadilan.
“Pendayagunaan TCUN ini dilakukan untuk tata kelola pertanahan yang lebih adil dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat,” pungkas Dwi Budi Martono.





