Teropong Indonesia, KOTA SUKABUMI – Anggota DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Zainul Munasichin, meminta aparat penegak hukum mengusut tuntas dugaan penyadapan ilegal terhadap sejumlah tokoh politik.
Hal tersebut disampaikan Zainul saat menghadiri Musyawarah Ranting (Musran) DPC PKB Kota Sukabumi yang dirangkaikan dengan Pendidikan Kader Tingkat Pertama (PKTP) dan Sarasehan Kebangsaan, Senin (9/11/2026), di salah satu hotel di Kota Sukabumi.
Dalam kegiatan tersebut, Zainul juga mendengarkan aspirasi para pengurus ranting terkait sejumlah persoalan hukum dan ketatanegaraan, termasuk polemik posisi Wakil Presiden serta putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).
Menurutnya, sejumlah peserta menyampaikan aspirasi agar DPR dan MPR mengambil sikap terkait persoalan tersebut.
“Aspirasi yang berkembang tadi, seluruh audiens merekomendasikan agar dilakukan pergantian. Mereka meminta DPR dan MPR mengambil sikap. Tentu aspirasi ini akan kami sampaikan sebagai salah satu landasan dalam pengambilan keputusan politik di internal PKB,” ujar Zainul.
Selain itu, Zainul menyoroti dugaan penyadapan ilegal yang disebut menyasar sejumlah ketua umum partai politik, termasuk Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar.
Ia meminta aparat mengungkap siapa pelaku, apa motifnya, serta bagaimana rekaman hasil penyadapan tersebut digunakan dan disebarkan.
“Harus diusut siapa aktor intelektual di balik semua ini. Kemudian, harus diketahui sejauh mana hasil rekaman itu beredar, siapa yang memegang, di mana posisinya, dan siapa saja yang sudah memanfaatkannya,” tegasnya.
Zainul menilai dugaan penyadapan tersebut bukan hanya menyangkut privasi, tetapi juga dapat mengganggu independensi partai politik dalam mengambil keputusan.
Ia menegaskan, siapa pun yang terbukti terlibat harus diberikan sanksi hukum sesuai dengan pelanggarannya.
“Bukan hanya di-blacklist, tetapi harus dihukum seberat-beratnya sesuai dengan kadar pelanggaran yang dilakukan. Jangan sampai tidak ada efek jera dan kejadian serupa terulang pada masa mendatang,” katanya.
Zainul berharap kasus tersebut dapat diusut secara transparan dan menyeluruh agar memberikan kepastian hukum serta menjaga independensi kehidupan politik dan lembaga negara. (fal)
