TEROPONG INDONESIA – Menjaga lahan pertanian sekaligus menyediakan ruang bagi pembangunan ekonomi menjadi tantangan yang harus dihadapi daerah. Kunci keseimbangan itu terletak pada keseragaman data lahan sawah dan tata ruang, sebagaimana ditekankan dalam rapat koordinasi di Jawa Tengah.
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menyambut baik upaya penyelarasan data yang digagas Kementerian ATR/BPN. Menurutnya, kejelasan batas wilayah yang dilindungi dan yang dapat dikembangkan menjadi syarat mutlak bagi pertumbuhan investasi yang sehat.
“Investor butuh kepastian hukum. Mereka harus tahu mana wilayah yang tetap menjadi lahan pertanian dan mana yang bisa dimanfaatkan untuk pembangunan. Jika data tidak jelas, pembangunan terhambat dan lahan sawah pun berisiko hilang tanpa kendali,” ujarnya.
Wamen Ossy Dermawan menegaskan bahwa penyatuan data bukan hanya urusan teknis, melainkan fondasi agar kebijakan perlindungan LP2B berjalan sesuai perencanaan. Dalam rapat tersebut, peserta juga mendapatkan pemaparan teknis dari Direktur Jenderal Tata Ruang Suyus Windayana serta Direktur Jenderal Pengendalian Tanah dan Ruang Lampri.
“Kita tidak bisa lagi bekerja dengan data yang berbeda-beda. Satu data akan membuat keputusan lebih tepat, baik untuk melindungi sawah sebagai penyangga pangan maupun memberikan ruang bagi pertumbuhan ekonomi daerah,” pungkas Wamen Ossy.
Rapat ini dihadiri pula oleh Kepala Kantor Wilayah BPN Jawa Tengah, Kartono Agustiyanto, serta jajaran kepala Kantor Pertanahan se-provinsi untuk memastikan penerapan di lapangan berjalan lancar.
