DTSEN Jadi Acuan Tunggal, Pemkot Cimahi Fokus Tuntaskan Kemiskinan Ekstrem dari Akar Masalah

Teropong Indonesia, KOTA CIMAHI – Pemerintah Kota Cimahi mulai menerapkan pendekatan baru dalam upaya pengentasan kemiskinan dengan mengacu pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Melalui sistem pendataan terpadu tersebut, intervensi pemerintah kini difokuskan kepada kelompok masyarakat yang masuk kategori miskin ekstrem agar program penanganan lebih tepat sasaran dan berkelanjutan.

Kepala Dinas Sosial Kota Cimahi, Totong Solehudin, menjelaskan bahwa DTSEN menjadi satu-satunya rujukan resmi dalam pendataan sosial dan ekonomi masyarakat sebagaimana amanat Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022. Dengan sistem ini, seluruh program bantuan dan pemberdayaan harus mengacu pada basis data yang sama.

“Sekarang kita menggunakan satu data. Seluruh kebijakan dan intervensi sosial harus berdasarkan DTSEN agar lebih akurat dan terukur,” ujar Totong, Selasa (2/6/2026).

Dalam DTSEN, masyarakat dikelompokkan ke dalam 10 desil berdasarkan tingkat kesejahteraan. Desil 1 merupakan kelompok dengan tingkat kesejahteraan paling rendah, sedangkan desil 10 berada pada tingkat tertinggi.

Berdasarkan pemetaan DTSEN Tahun 2025, Kota Cimahi mencatat sekitar 23 ribu kepala keluarga berada pada kelompok desil 1 atau kategori miskin ekstrem. Jika dihitung berdasarkan jumlah penduduk, angkanya mencapai sekitar 70 ribu jiwa.

Menurut Totong, kelompok masyarakat pada desil 1 dan desil 2 menjadi prioritas utama pemerintah dalam program penanggulangan kemiskinan karena termasuk kategori paling rentan terhadap berbagai persoalan sosial dan ekonomi.

“Kelompok inilah yang menjadi fokus intervensi pemerintah agar mereka bisa keluar dari kondisi kemiskinan secara bertahap dan berkelanjutan,” katanya.

Upaya tersebut mendapat perhatian langsung dari Wali Kota Cimahi, Ngatiyana. Pemerintah kota tidak hanya berorientasi pada pemberian bantuan sosial, tetapi juga mendorong penyelesaian masalah kemiskinan dari akar penyebabnya.

Totong menjelaskan, kemiskinan yang terjadi di masyarakat dapat dilihat dari dua dimensi utama, yakni kemiskinan struktural dan kemiskinan kultural. Kemiskinan struktural berkaitan dengan keterbatasan akses terhadap pekerjaan, pendapatan, dan sumber daya ekonomi. Sementara kemiskinan kultural lebih berkaitan dengan pola pikir, kebiasaan, serta tingkat kemandirian masyarakat.

Untuk mengatasi persoalan struktural, Pemkot Cimahi terus mendorong peningkatan pendapatan masyarakat melalui berbagai program pemberdayaan ekonomi, pelatihan keterampilan, hingga perluasan akses pekerjaan.

Selain itu, pemerintah juga tengah mengembangkan konsep Kampung Sosial Berbasis Ketahanan Pangan dengan Orientasi Destinasi Wisata. Program tersebut dirancang untuk menciptakan sumber pendapatan baru bagi masyarakat melalui pengembangan usaha produktif berbasis pangan dan potensi wisata lokal.

Melalui konsep tersebut, masyarakat tidak hanya menjadi penerima bantuan, tetapi juga didorong menjadi pelaku ekonomi yang mampu menghasilkan pendapatan secara mandiri.

“Tujuan akhirnya adalah menciptakan kemandirian masyarakat. Bantuan sosial hanya bersifat sementara, sedangkan pemberdayaan akan memberikan dampak jangka panjang,” jelas Totong.

Di sisi lain, Dinas Sosial juga menyoroti tantangan yang muncul dalam proses pendataan. DTSEN menggunakan 39 variabel kesejahteraan yang mencakup kepemilikan aset, kondisi tempat tinggal, pendidikan, hingga tingkat pengeluaran rumah tangga.

Menurut Totong, masih terdapat sebagian masyarakat yang memiliki kondisi ekonomi relatif lebih baik namun tetap berupaya masuk dalam kategori penerima bantuan sosial. Kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri dalam membangun kesadaran dan kemandirian masyarakat.

Karena itu, selain memperkuat program bantuan dan pemberdayaan ekonomi, Pemkot Cimahi juga terus mendorong perubahan pola pikir masyarakat agar tidak bergantung pada bantuan sosial dan mampu meningkatkan kesejahteraan secara mandiri.

“Yang ingin kita bangun adalah kemandirian. Ketika masyarakat sudah mandiri secara ekonomi, maka mereka tidak lagi bergantung pada bantuan, tetapi mampu meningkatkan kualitas hidupnya dengan usaha dan kemampuan yang dimiliki,” pungkasnya. (Gani Abdul Rahman)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *