Teropong Indonesia, KOTA CIMAHI – Kejaksaan Negeri (Kejari) Cimahi menegaskan komitmennya mengawal berbagai program Pemerintah Kota Cimahi agar berjalan efektif, transparan, dan sesuai aturan. Pengawasan yang dilakukan bersifat pendampingan dan pencegahan, bukan semata tindakan represif.
Kepala Seksi Intelijen Kejari Cimahi Fajrian Yustiardi mengatakan, kejaksaan memiliki peran penting dalam mengamankan dan mengawal program strategis daerah agar pelaksanaannya sesuai rencana serta target yang telah ditetapkan.
“Program PPM menjadi salah satu agenda strategis Pemerintah Kota Cimahi yang membutuhkan dukungan pengawasan agar pelaksanaannya tepat sasaran,” ujar Fajrian usai menghadiri sosialisasi pengawasan Program Pemberdayaan Masyarakat (PPM) di Aula Kecamatan Cimahi Tengah, Selasa (12/5/2026).
Menurutnya, kehadiran Kejari Cimahi bertujuan memastikan seluruh tahapan program, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan, berjalan sesuai ketentuan dan tidak menyimpang dari tujuan awal.
Selain pendampingan di tingkat kebijakan, Kejari Cimahi juga memperkuat pengawasan hingga tingkat lingkungan melalui program Jaksa Sahabat RT/RW. Program tersebut diharapkan mampu memperluas jangkauan pengawasan di tengah keterbatasan sumber daya yang dimiliki.
“Program ini kami harapkan dapat membantu menjangkau wilayah yang lebih luas mengingat keterbatasan sumber daya pengawasan,” katanya.
Dalam pelaksanaannya, Kejari Cimahi juga melakukan pemantauan langsung ke lapangan melalui kunjungan berkala, evaluasi kegiatan, hingga pengecekan data penyerapan anggaran dan progres pekerjaan di setiap wilayah.
Fajrian menilai keterlibatan masyarakat menjadi unsur penting dalam menjaga akuntabilitas program pemerintah. Karena itu, warga didorong ikut memantau dan melaporkan apabila menemukan kendala maupun dugaan penyimpangan di lingkungan masing-masing.
“Kami berharap melalui mekanisme digital yang mudah diakses saat ini, seluruh lapisan masyarakat dapat turut memantau program pemerintah daerah agar berjalan efektif, transparan, dan sesuai target pembangunan,” tutupnya.
Dengan pola pengawasan kolaboratif tersebut, Kejari Cimahi berharap setiap program pembangunan di Kota Cimahi dapat memberi manfaat nyata bagi masyarakat serta terhindar dari persoalan hukum di kemudian hari. (Gani Abdul Rahman)
