Teropong Indonesia, KOTA BANDUNG – Arah kebijakan ekonomi pemerintahan Prabowo Subianto mendapat sorotan tajam. Dalam diskusi publik yang digelar Perkumpulan INISIATIF bersama SUSTAIN, para ekonom dan aktivis menilai terdapat jurang lebar antara gagasan “ekonomi campuran berkeadilan” dengan implementasi di lapangan yang dinilai belum menyentuh kesejahteraan rakyat.
Forum bertajuk “Membaca Arah Kebijakan Ekonomi Pemerintahan Prabowo dan Dampaknya” yang berlangsung di Bandung, Selasa (14/4/2026), menegaskan bahwa kondisi ekonomi nasional menunjukkan sinyal peringatan serius.
Sejumlah indikator bahkan mengarah pada pelemahan daya beli masyarakat, meningkatnya ketimpangan, hingga kemunduran kualitas demokrasi.
Ketua Perkumpulan INISIATIF, Sapei Rusin, menegaskan forum tersebut bukan sekadar diskusi akademik, melainkan dorongan moral dan politik untuk mengembalikan arah pembangunan ekonomi ke prinsip keadilan sosial.
“Ini bagian dari ikhtiar untuk mengembalikan pembangunan pada tujuan utamanya: kedaulatan ekonomi dan kemakmuran yang merata,” ujarnya.
Sorotan paling keras datang dari Direktur Eksekutif SUSTAIN, Tata Mustasya, yang secara terbuka menyebut adanya “gap sangat besar” antara konsep dan pelaksanaan kebijakan ekonomi pemerintah saat ini.
Menurutnya, keberhasilan ekonomi sangat bergantung pada keberanian pemerintah melakukan reformasi struktural, termasuk membuka ruang lebih besar bagi swasta dan masyarakat serta menekan praktik nepotisme.
“Ada jarak lebar antara gagasan dan implementasi. Tanpa perbaikan kompetensi negara dan pengurangan nepotisme, kebijakan ekonomi hanya akan bagus di atas kertas,” tegasnya.
Sementara itu, Alamsyah Saragih mengingatkan rapuhnya fondasi ekonomi nasional melalui konsep “tiga buffer” fisik, likuiditas, dan sosial. Ia menilai Indonesia belum memiliki ketahanan memadai untuk menghadapi gejolak global.
Salah satu indikator krusial adalah cadangan energi. Indonesia hanya memiliki cadangan BBM sekitar 25,5 hari lebih rendah dibanding negara tetangga seperti Malaysia (30 hari) dan Thailand (50 hari). Kondisi ini dinilai berisiko tinggi bagi stabilitas ekonomi nasional.
“Kita menghadapi risiko besar jika buffer tidak diperkuat. Tanpa cadangan strategis dan reformasi investasi, ekonomi akan terus terguncang setiap ada tekanan global,” ujarnya.
Dari sisi ketimpangan, ekonom Diding Sakri mengungkap tren mengkhawatirkan menurunnya mobilitas sosial antar generasi. Ia mengacu pada konsep Great Gatsby Curve, yang menunjukkan semakin sulitnya masyarakat miskin naik kelas.
Data menunjukkan indeks persistensi ekonomi (IGE) meningkat dari 0,26 menjadi 0,34 indikasi bahwa latar belakang keluarga semakin menentukan masa depan seseorang.
“Risikonya jelas lahir dua kelas sosial yang makin terpisah kelas ‘istimewa’ dan kelas ‘terjebak’. Ini ancaman serius bagi masa depan ekonomi Indonesia,” kata Diding.
Temuan ini diperkuat laporan SUSTAIN yang menunjukkan paradoks ekonomi investasi meningkat hingga 33 persen pada 2021–2022, namun penyerapan tenaga kerja hanya tumbuh sekitar 8 persen. Bahkan, sebanyak 9,48 juta masyarakat dilaporkan turun dari kelas menengah dalam periode 2019–2024.
Selain itu, sekitar 59 persen tenaga kerja masih berada di sektor informal, dengan pertumbuhan upah riil yang tertinggal dari laju ekonomi. Inefisiensi investasi juga meningkat, tercermin dari rasio ICOR yang naik dari 5,38 menjadi 6,68 menandakan biaya investasi makin mahal, namun hasilnya tidak optimal.
Melihat kondisi tersebut, INISIATIF dan SUSTAIN mendesak pemerintah segera melakukan koreksi kebijakan secara menyeluruh.
Sejumlah langkah strategis yang direkomendasikan antara lain memperkuat desentralisasi ekonomi, membuka partisipasi publik, mendorong hilirisasi berbasis rakyat, mempercepat energi terbarukan, serta meningkatkan penerimaan negara dari sektor ekstraktif.
Diskusi ini menutup dengan pesan tegas tanpa pembenahan serius pada implementasi kebijakan, narasi keadilan ekonomi hanya akan menjadi retorika, sementara ketimpangan terus melebar dan daya tahan ekonomi kian rapuh. (Gani Abdul Rahman)
