Teropong Indonesia, KOTA ClMAHI – Pemerintah Kota Cimahi bergerak cepat merespons dugaan keracunan massal usai konsumsi paket Makan Bergizi Gratis (MBG) yang terjadi pada Rabu, 25 Februari 2026.
Penanganan difokuskan pada keselamatan pasien, penghentian konsumsi makanan yang diduga menjadi pemicu, serta pengujian laboratorium guna memastikan sumber penyebab kejadian.
Kasus dilaporkan terjadi di sejumlah satuan pendidikan di wilayah Kelurahan Karangmekar, Kelurahan Cimahi, dan Kelurahan Baros. Hingga Kamis (26/2/2026) pukul 05.00 WIB, tercatat 36 orang menjalani perawatan di tiga rumah sakit.
Di RSUD Cibabat, 26 pasien tercatat mendapat penanganan medis, dengan rincian 4 orang masih dirawat dan 22 telah dipulangkan. Di RS Mitra Kasih, terdapat 5 pasien, 3 dirawat dan 2 telah diperbolehkan pulang. Sementara di RS Dustira, 5 pasien dirawat, dengan 4 orang masih dalam observasi dan 1 pasien sudah dipulangkan.
Gejala yang dialami para korban meliputi mual, pusing, nyeri ulu hati, dan muntah. Paket MBG yang dikonsumsi terdiri atas onigiri (nasi kepal), telur rebus, biskuit gandum, kurma, apel, dan susu. Makanan tersebut disuplai oleh SPPG Karangmekar 02 dengan total distribusi mencapai 2.662 porsi.
Wakil Wali Kota Cimahi, Adhitia Yudisthira, bersama unsur Forkopimda meninjau langsung penanganan pasien di IGD RSUD Cibabat. Ia menegaskan bahwa keselamatan warga menjadi prioritas utama pemerintah daerah.
“Kami hadir untuk memastikan seluruh pasien tertangani dengan baik. Fokus utama saat ini adalah penanganan medis dan observasi penyebab kejadian. Sampel makanan sudah diamankan dan sedang diuji di laboratorium,” tegasnya.
Adhitia menjelaskan, laporan pertama diterima sekitar pukul 17.00 WIB. Menindaklanjuti hal tersebut, Pemkot Cimahi melalui Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan segera menginstruksikan seluruh sekolah untuk menghentikan konsumsi paket MBG yang belum dimakan, termasuk tidak dikonsumsi saat berbuka puasa. Langkah ini diambil sebagai tindakan preventif guna mencegah potensi korban tambahan.
“Begitu ada laporan, kami langsung instruksikan stop konsumsi. Ini langkah pencegahan agar kasus tidak meluas. Jika muncul gejala, siswa diarahkan ke fasilitas kesehatan terdekat,” ujarnya.
Sebagai bagian dari respons cepat, Pemkot Cimahi membuka posko terpadu yang dipusatkan di RSUD Cibabat untuk memantau perkembangan pasien. Skema distribusi pasien ke rumah sakit lain juga telah disiapkan apabila terjadi lonjakan kasus.
Selain penanganan medis, pemerintah juga memanggil pengelola SPPG Karangmekar 02 untuk dimintai klarifikasi dan menjalani evaluasi menyeluruh, mulai dari standar bahan baku, proses pengolahan, hingga distribusi makanan. Pengawasan dipastikan akan diperketat, terutama selama bulan Ramadan, ketika jeda antara produksi dan waktu konsumsi berpotensi memengaruhi kualitas pangan.
Terkait kemungkinan penetapan status Kejadian Luar Biasa (KLB), Pemkot Cimahi masih menunggu hasil uji laboratorium serta evaluasi jumlah dan pola kasus. Pemerintah menegaskan seluruh proses penanganan dilakukan secara transparan dan sesuai ketentuan yang berlaku.
Adhitia juga mengingatkan seluruh SPPG di Kota Cimahi untuk mematuhi kesepakatan antara Pemerintah Kota Cimahi dan Badan Gizi Nasional (BGN), serta menjalankan prosedur sesuai standar demi menjamin keamanan pangan.
“Standar baku mutu harus dipenuhi, mulai dari kualitas bahan, kelayakan konsumsi, hingga aspek keamanan pangan lainnya. Proses memasak, pengemasan, hingga distribusi wajib mengikuti SOP yang telah ditetapkan. Pemerintah akan melakukan pengawasan ketat dan meminta seluruh SPPG disiplin dalam pelaksanaannya,” tegasnya.
Ia menambahkan, selama Ramadan diperlukan penyesuaian jenis makanan yang disalurkan. Mengingat makanan dimasak pada pagi atau siang hari dan dikonsumsi saat berbuka, potensi penurunan kualitas harus diantisipasi.
“Jenis makanan harus dipilih yang minim risiko basi, seperti makanan kering atau ringan, namun tetap memenuhi standar gizi dan baku mutu. Ini penting agar keamanan dan kesehatan penerima manfaat tetap terjaga,” pungkasnya. (Gani Abdul Rahman)
