Teropong Indonesia, KOTA ClMAHI – Pemerintah Kota Cimahi melalui Dinas Sosial (Dinsos) bekerja sama dengan Dinas Pendidikan (Disdik) serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) melaksanakan kegiatan monitoring sekaligus layanan terpadu dalam rangka Proyek Percontohan Pemberdayaan Sosial (Piloting Project Pemberdayaan Sosial) bagi Penerima Manfaat Pelatihan Keterampilan dan Produktivitas (PPKS) Bandung Raya.
Langkah ini dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh penerima manfaat yang berdomisili di Kota Cimahi mendapatkan layanan langsung dan tepat sasaran. Kehadiran tim dari tiga instansi sekaligus mempertegas komitmen Pemerintah Kota Cimahi dalam memenuhi hak dasar warganya serta meningkatkan kualitas layanan bagi peserta program pemberdayaan.
Dalam kegiatan tersebut, masing-masing dinas memberikan layanan sesuai tugas dan fungsinya:
* Dinas Sosial Kota Cimahi memfokuskan diri pada pendampingan dan monitoring penerima manfaat, memastikan mereka benar-benar terdaftar sebagai warga Cimahi dan mendapatkan fasilitas yang dibutuhkan.
* Dinas Pendidikan membuka layanan konsultasi terkait pendidikan anak, membantu keluarga penerima manfaat dalam memastikan pemenuhan hak pendidikan bagi putra-putrinya.
* Disdukcapil Kota Cimahi memberikan layanan administrasi kependudukan, antara lain perekaman e-KTP, aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD), serta konsultasi dokumen kependudukan lainnya.
Kepala Dinas sosial Kota Cimahi, Totong Solehudin menyampaikan bahwa kolaborasi lintas dinas ini diharapkan mampu “memperkuat pemenuhan hak dasar serta meningkatkan kualitas layanan bagi PPKS yang mengikuti program ini.”ujarnya saat ditemui pada, Kamis, 27/11/2025.
Tidak hanya memastikan kelancaran program pemberdayaan dari sisi ekonomi, kegiatan ini juga berperan penting dalam mengatasi hambatan administratif dan sosial yang kerap dialami peserta.
Dengan dukungan layanan terpadu, proses pemberdayaan sosial diharapkan dapat berjalan lebih efektif, komprehensif, dan berkelanjutan. (Gani Abdul Rahman)
