TEROPONG INDONESIA, CIMAHI,- DPRD Kota Cimahi menggelar rapat paripurna dengan agenda persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Rabu (15/07/2026).
Rapat tersebut menjadi bagian penting dalam proses evaluasi pengelolaan keuangan daerah sekaligus memastikan pelaksanaan anggaran berjalan sesuai prinsip akuntabilitas.
Rapat paripurna dibuka secara resmi oleh Ketua DPRD Kota Cimahi Wahyu Widiatmoko dengan dihadiri 30 dari 45 anggota DPRD. Dengan jumlah kehadiran tersebut, forum dinyatakan memenuhi ketentuan dan dapat melanjutkan pembahasan agenda yang telah ditetapkan.
“Berdasarkan catatan Sekretaris DPRD, rapat dihadiri 30 dari 45 anggota DPRD Kota Cimahi, sehingga forum rapat paripurna dinyatakan telah memenuhi syarat,” ujar nya.
Wahyu menyampaikan bahwa laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2025 memiliki arti strategis bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dokumen tersebut menjadi gambaran atas pelaksanaan anggaran yang telah dijalankan Pemerintah Kota Cimahi bersama DPRD selama tahun anggaran sebelumnya.
Pembahasan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2025 sebelumnya dilakukan secara intensif oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bersama Badan Anggaran DPRD Kota Cimahi.
Dikatakannya, bahwa proses pembahasan itu mengedepankan terkait keterbukaan, transparansi, dan akuntabilitas dalam rangka memperkuat tata kelola keuangan daerah.
“Hasil pembahasan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2025 akan disampaikan melalui laporan Badan Anggaran DPRD sebagai dasar pengambilan keputusan dalam rapat paripurna,” kata dia.
Wahyu juga menegaskan, evaluasi terhadap pelaksanaan APBD tidak hanya berkaitan dengan angka-angka dalam laporan keuangan, tetapi juga menjadi bagian dari upaya memperbaiki kinerja pemerintahan. Karena itu, proses pertanggungjawaban anggaran diharapkan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kota Cimahi.
Ia pun mengajak seluruh anggota DPRD mengikuti rangkaian rapat dengan mengedepankan semangat kebersamaan dan musyawarah.
Menurutnya, setiap keputusan yang diambil harus tetap berorientasi pada kepentingan masyarakat dan kemajuan Kota Cimahi. (Red).*
