Teropong Indonesia, KOTA CIMAHI – Pemerintah Kota Cimahi terus memantapkan arah pembangunan digital yang inklusif dan terintegrasi. Komitmen tersebut ditegaskan dalam Forum Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Cimahi Tahun 2026 yang digelar di Command Center Pemkot Cimahi, Rabu (11/2/2026).
Forum ini menjadi ruang strategis untuk menyelaraskan kebijakan, program, dan prioritas pembangunan daerah, khususnya dalam penguatan konsep smart city serta distribusi informasi publik yang terbuka, merata, dan tanpa sekat antara pemerintah dan masyarakat.
Wakil Wali Kota Cimahi, Adhitia Yudisthira, menegaskan bahwa pembangunan Kota Cimahi ke depan tidak dapat dilepaskan dari prinsip keterbukaan informasi dan kolaborasi lintas sektor. Menurutnya, visi besar “Cimahi Mantap” harus diwujudkan melalui sistem komunikasi publik yang terintegrasi dan mudah diakses seluruh lapisan masyarakat.
“Cimahi Mantap itu harus tanpa sekat. Infrastruktur digital kita sudah sangat baik, bank data juga sudah kuat. Sekarang pekerjaan rumah terbesarnya adalah bagaimana mendistribusikan informasi kepada masyarakat tanpa batas,” ujar Adhitia.
Ia menilai, Diskominfo telah berhasil membangun fondasi infrastruktur digital yang kokoh. Salah satu capaian signifikan adalah integrasi 144 aplikasi layanan pemerintahan ke dalam sistem single sign-on melalui aplikasi Lapakami dan Poladkami. Integrasi ini mempermudah masyarakat dalam mengakses berbagai layanan publik secara lebih efisien.
Selain itu, keberadaan kanal komunikasi publik seperti layanan darurat 112 dan WA Mantap dinilai telah membuka ruang dialog langsung antara warga dan pemerintah sekaligus mempercepat respons terhadap aduan maupun kebutuhan masyarakat.
Namun demikian, Adhitia mengingatkan bahwa kekuatan teknologi dan infrastruktur digital tidak akan berdampak maksimal tanpa sistem distribusi informasi yang efektif, masif, dan berkelanjutan. Ia menekankan pentingnya memastikan setiap program dan kebijakan pemerintah benar-benar tersampaikan secara utuh kepada masyarakat.
“Apa yang sudah dilakukan oleh Wali Kota dan pemerintah kota harus sampai ke masyarakat, sambil kita memerangi musuh bersama di era digital, yaitu hoaks,” tegasnya.
Menurutnya, penyebaran hoaks menjadi tantangan serius yang hanya dapat dihadapi melalui kolaborasi erat antara pemerintah, media, pemangku kepentingan, dan elemen masyarakat. Distribusi informasi yang positif, berbasis data, dan faktual dinilai menjadi kunci dalam membangun kepercayaan publik.
Karena itu, ia mendorong agar perencanaan Diskominfo untuk tahun 2027 difokuskan pada penguatan sistem distribusi informasi publik yang mampu menjangkau seluruh warga secara adil dan merata.
Adhitia juga menyoroti karakteristik wilayah Kota Cimahi yang dinilai ideal untuk pengembangan kota pintar. Dengan luas sekitar 42 kilometer persegi yang terdiri atas tiga kecamatan dan 15 kelurahan, Cimahi memiliki peluang besar menjadi laboratorium smart city di tingkat nasional.
Ia pun mendorong optimalisasi peran Command Center sebagai pusat koordinasi lintas sektor, pusat komunikasi publik, sekaligus ruang pengambilan keputusan berbasis data yang terintegrasi.
Sementara itu, Kepala Diskominfo Kota Cimahi, Ahmad Saefulloh, mengungkapkan bahwa pihaknya telah menetapkan lima isu strategis periode 2025–2029 sebagai pijakan arah kebijakan dan program kerja.
Kelima isu tersebut meliputi optimalisasi implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), penguatan keterbukaan informasi publik melalui peningkatan kualitas, akurasi, dan transparansi informasi, serta optimalisasi penyelenggaraan keamanan persandian untuk menjaga keamanan informasi.
Selain itu, Diskominfo juga memfokuskan pada penguatan layanan statistik sektoral yang akurat dan andal sesuai prinsip Satu Data Indonesia, serta peningkatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan partisipatif.
“Kelima isu strategis ini diharapkan mampu memperkuat transformasi digital pemerintahan sekaligus meningkatkan kualitas layanan publik berbasis data dan teknologi,” ujar Ahmad.
Dalam laporan penyelenggara, Sekretaris Diskominfo Kota Cimahi, Cepi Rustiawan, menyampaikan bahwa Forum Perangkat Daerah Diskominfo 2026 menjadi wadah strategis untuk menyinkronkan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, khususnya dalam perumusan program, kegiatan, dan subkegiatan sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah.
“Forum ini menjadi ruang sinkronisasi dan kolaborasi untuk merumuskan program dan kegiatan Diskominfo secara partisipatif, sehingga diperoleh masukan dan pertimbangan dari seluruh pemangku kepentingan,” katanya.
Ia menambahkan, forum tersebut menjadi fondasi awal dalam penyusunan rencana kerja tahun 2027 sekaligus memperkuat semangat kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam pembangunan sektor komunikasi dan informatika, persandian, serta statistik di Kota Cimahi.
Melalui forum ini, Pemkot Cimahi menegaskan visinya untuk menjadikan Cimahi sebagai kota cerdas yang terbuka, terhubung, dan tumbuh bersama warganya di era digital. (Gani Abdul Rahman)
