Teropong Indonesia, KAB. BANDUNG BARAT — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digadang-gadang sebagai kebijakan unggulan pemerintah pusat untuk meningkatkan kualitas gizi ibu dan anak terbukti belum berjalan efektif di Kabupaten Bandung Barat (KBB), Jawa Barat. Hingga awal 2026, ribuan kelompok sasaran justru belum menerima satu pun manfaat program tersebut.
Di Kecamatan Cipatat, kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan balita (B3) masih banyak yang terabaikan, meski MBG telah resmi diluncurkan sejak pertengahan 2025. Kondisi ini menunjukkan ketimpangan serius dalam pelaksanaan program nasional yang seharusnya menyasar kelompok paling rentan.
Sejumlah desa seperti Sarimukti, Kertamukti, Gunung Masigit, dan Mandalawangi menjadi contoh nyata mandeknya distribusi MBG. Program yang diklaim pro-rakyat itu belum mampu menjangkau wilayah-wilayah tersebut akibat keterbatasan dapur penyedia dan buruknya perencanaan distribusi.
Kader Pos KB Desa Sarimukti, Euis, menegaskan bahwa hingga kini tidak satu pun kelompok B3 di desanya menerima menu MBG, meski jumlah sasarannya mencapai ratusan orang.
“Di Desa Sarimukti belum ada yang menerima sama sekali. Padahal data di PLKB Kecamatan Cipatat mencatat sekitar 560 orang kelompok B3 di desa kami,” kata Euis, Sabtu (17/1/2026).
Ia menyebut alasan klasik yang terus berulang, tidak tersedianya dapur MBG di wilayah tersebut. Dapur yang ada pun sudah kelebihan kapasitas sehingga desa-desa tertentu otomatis tersisih.
“Dapurnya tidak ada. Dapur yang sudah berjalan kapasitasnya penuh, jadi kami tidak terlayani,” tegasnya.
Situasi serupa juga terjadi di desa lain di Cipatat. Distribusi MBG hanya menyentuh sebagian kecil wilayah, sementara mayoritas RW masih belum mendapat layanan sama sekali.
Penyuluh KB UPT Kecamatan Cipatat, Wida Dewi, mengakui ketimpangan tersebut. Dari total 9.737 kelompok B3, baru 6.695 orang yang menerima manfaat MBG. Artinya, lebih dari 3.000 kelompok sasaran masih diabaikan.
“Masih ada sekitar tiga ribu lebih kelompok B3 yang belum terlayani,” ujarnya.
Wida menyebut kendala teknis sebagai alasan utama, khususnya batasan radius layanan dapur MBG yang hanya 5–6 kilometer. Akibatnya, wilayah pelosok otomatis tersingkir dari prioritas.
Pemerintah memang telah membangun dua dapur MBG baru di Desa Gunung Masigit, namun kapasitasnya dinilai belum sebanding dengan kebutuhan riil di lapangan, terutama untuk menjangkau wilayah terpencil seperti Kampung Pasegan.
“Dapurnya sudah ada, tapi kuotanya masih belum cukup,” kata Wida.
Ia menegaskan bahwa pemerintah berjanji akan melakukan pemerataan secara bertahap dengan menambah dapur MBG. Namun hingga kini, janji tersebut belum mampu menjawab kebutuhan mendesak masyarakat.
“Kelompok B3 yang belum terlayani akan dicover bertahap jika dapur baru dibangun,” ujarnya.
Kondisi ini bertolak belakang dengan komitmen Presiden Prabowo Subianto yang menekankan bahwa wilayah pelosok seharusnya menjadi prioritas utama. Fakta di lapangan justru menunjukkan sebaliknya: daerah terpencil kembali menjadi pihak terakhir yang merasakan manfaat program negara.
Jika persoalan ini terus dibiarkan, Program Makan Bergizi Gratis berpotensi gagal mencapai tujuan utamanya dan hanya menjadi jargon kebijakan tanpa dampak nyata bagi kelompok paling membutuhkan. (Gani Abdul Rahman)
