Pewarta : Steven Gervan
Teropong Indonesia – Sumedang-, Usai berakhirnya program pemutihan pajak pada 30 September lalu, Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Bapenda kembali fokus mengejar target Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kepala P3DW Kabupaten Sumedang, Yus Muhammad Nizar, S.I.P., M.M., menegaskan bahwa tahun ini target PAD cukup tinggi, sementara kondisi wajib pajak cenderung menurun pasca program pemutihan tidak lagi dilanjutkan sesuai kebijakan Gubernur. Hal itu disampaikan saat diwawancarai di ruang kerjanya, Jumat (28/11),
Yus Nizar mengakui bahwa tanpa program pemutihan, tingkat keterlambatan pembayaran pajak akan meningkat. “Kemungkinan yang telat pajak akan ada sanksi dan pelaksanaannya dilakukan di wilayah,” ujarnya.
Penelusuran Kendaraan di Lapangan
Untuk menggenjot capaian target, Bapenda Provinsi Jawa Barat menerapkan strategi penelusuran langsung di lapangan. Seluruh pegawai baik ASN maupun non-ASN ditugaskan melakukan pengecekan kendaraan di jalan raya untuk memastikan status pembayaran pajak.
“Kita mengecek kendaraan yang ada di jalan, apakah sudah membayar pajak atau masih menunggak. Kalau belum, kita beri tag atau penanda. Ini bagian dari upaya mengingatkan masyarakat agar segera membayar pajak kendaraan bermotor,” jelas Yus Nizar.
Rencana Kolaborasi dengan Pemkab Sumedang
Ke depan, Bapenda berencana menggandeng Pemerintah Kabupaten Sumedang agar seluruh pegawai OPD ikut melaksanakan penelusuran serupa. Selama ini upaya tersebut masih dilakukan secara internal oleh Bapenda Jabar se–Jawa Barat.
“Harapannya seluruh OPD bisa diikutsertakan untuk melakukan penelusuran ini demi mencapai target pajak kendaraan bermotor, karena itu menjadi modal dasar pembangunan di Jawa Barat,” tambahnya.
Ajak Masyarakat Manfaatkan Layanan Pajak yang Semakin Mudah
Yus Nizar juga mengimbau masyarakat Sumedang untuk memanfaatkan berbagai inovasi layanan pembayaran pajak. Selain layanan Samsat Keliling dan Samsat Gendong, warga kini dapat membayar pajak melalui kanal digital seperti KiosK, serta berbagai merchant seperti Alfamart (AlfaDigi) dan Indomaret.
“Semua channel sudah dipermudah, tidak harus datang langsung ke Samsat. Kecuali untuk pajak lima tahunan yang masih membutuhkan cek fisik dan proses di kepolisian,” katanya.
Optimisme Pembangunan Jawa Barat
Menutup wawancara, Yus Nizar menyampaikan harapan agar langkah-langkah yang dilakukan dapat mendorong peningkatan pendapatan daerah sehingga pembangunan di Jawa Barat berjalan optimal.
“Mudah-mudahan upaya ini membawa kita pada kondisi pembangunan Jawa Barat yang lebih baik,” pungkasnya.
