TEROPONG INDONESIA- Bandung-, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jawa Barat berpartisipasi dalam kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat, bertempat di Jabar Command Center, Jl. Diponegoro No. 22, Kota Bandung, pada Senin (10/11).
Pada kesempatan ini, BKD Jabar melaksanakan tahap presentasi dan wawancara di hadapan tim penilai dari Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat. Kegiatan ini merupakan bagian dari proses penilaian terhadap implementasi keterbukaan informasi publik di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Presentasi BKD Jabar dipimpin oleh Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat, Dadi Sadali, yang memaparkan berbagai strategi, inovasi, dan capaian BKD Jabar dalam mengimplementasikan keterbukaan informasi publik.
Dalam paparannya, Dadi Sadali menekankan bahwa keterbukaan informasi bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik.
Beliau juga menyampaikan sejumlah inisiatif unggulan BKD Jabar dalam penyediaan informasi yang cepat, tepat, dan mudah diakses masyarakat, di antaranya penguatan kanal informasi digital, optimalisasi layanan berbasis data. Serta peningkatan kapasitas pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) di lingkungan BKD Jabar.
Melalui partisipasi dalam kegiatan Monev ini, BKD Jabar menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat transparansi birokrasi, meningkatkan kualitas layanan informasi publik, serta menjadi institusi yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Langkah ini sejalan dengan visi Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk menghadirkan tata kelola pemerintahan yang terbuka, terpercaya, dan berorientasi pada kepentingan publik.
