Teropong Indonesia, KOTA CIMAHI – Pemerintah Kota Cimahi bergerak cepat merespons kabar pemangkasan Dana Transfer ke Daerah (TKD) oleh Kementerian Keuangan sebesar Rp 238 miliar. Demi menjaga stabilitas keuangan daerah, Pemkot Cimahi menyiapkan langkah strategis dengan membentuk Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD) Barang Milik Daerah (BMD) sebagai sumber pendapatan baru.
Wakil Wali Kota Cimahi, Adhitia Yudisthira, menjelaskan bahwa UPTD BMD akan difokuskan pada optimalisasi aset-aset milik daerah agar dapat menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara berkelanjutan.
“Tugas UPTD BMD ini adalah mengoptimalkan potensi PAD dari aset-aset milik Pemkot Cimahi. Kami ingin aset daerah menjadi mesin penggerak ekonomi kota,” ujar Adhitia, beberapa waktu lalu.
Melalui unit baru tersebut, Pemkot Cimahi akan mengelola dan menyewakan sejumlah aset strategis seperti Cimahi Techno Park (BITC), Baros Information Technology and Creative Center, berbagai aula, serta fasilitas publik lainnya yang berpotensi menghasilkan pendapatan tambahan.
Menurut Adhitia, kebijakan ini menjadi pilihan rasional di tengah tekanan fiskal, tanpa harus membebani masyarakat dengan kenaikan tarif pajak.
“Target PAD tahun 2026 sekitar Rp 590 miliar. Namun kami tidak akan menaikkan tarif pajak seperti PBB. Fokus kami adalah meningkatkan kreativitas dalam mengelola aset,” tegasnya.
Selain menggali sumber pendapatan baru, Pemkot Cimahi juga menerapkan efisiensi besar-besaran pada belanja rutin yang dianggap tidak berdampak langsung kepada masyarakat.
Wali Kota Cimahi, Ngatiyana, telah menginstruksikan pemangkasan anggaran perjalanan dinas, konsumsi, dan alat tulis kantor (ATK) hingga 50 persen.
“Belanja rutin seperti perjalanan dinas, makan-minum, dan ATK akan kita potong separuhnya. Fokus kami tetap pada program yang menyentuh masyarakat,” jelas Adhitia.
Langkah penghematan juga diberlakukan pada penggunaan listrik, air, dan pendingin ruangan di kantor pemerintahan, dengan pengecualian untuk fasilitas publik seperti rumah sakit, puskesmas, dan Mal Pelayanan Publik.
Meski dilakukan pengetatan anggaran, Pemkot Cimahi memastikan bahwa program prioritas tetap berjalan, termasuk pemberdayaan masyarakat, bantuan pendidikan gratis bagi siswa sekolah swasta, serta pembangunan sekolah baru.
“Kami pastikan, meskipun ada pemotongan Rp 238 miliar, janji politik Wali Kota dan saya tetap dijalankan. Tidak ada program strategis yang dikorbankan,” tutup Adhitia dengan tegas. (Gani Abdul Rahman)
